Jelang Idulfitri 1445 H, Seluruh Pemprov Gelar Gerakan Pangan Murah hingga 9 April 2024

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) kembali menggelar Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan secara nasional bersama stakeholder terkait pada Senin 1 April 2024 di Kompleks Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta. 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, bahwa apel siaga ini dilakukan guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan dan harga pangan Jelang Hari Raya Idulfitri,

"Hari ini seluruh stakeholder hadir. Pak Mendag Pak Mentan terima kasih atas kehadirannya. Ini bentuk sinergitas hulu hilir. Badan Pangan Nasional bersama BUMN pangan, asosiasi dan pelaku usaha pangan, juga Dharma Wanita Persatuan Badan Pangan Nasional, Kemendagri bersama jajarannya, seluruh pemprov dan pemkab/kota melaksanakan Gerakan Pangan Murah sampai 9 April mendatang. Sehingga kita harapkan masyarakat memperoleh bahan pangan terjangkau, " Ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Arief mengungkapkan, HBKN merupakan momentum yang selalu menjadi perhatian pemerintah karena pada saat tersebut harga pangan mengalami fluktuasi yang cukup besar mengingat permintaan pangan meningkat. 

BACA JUGA:Marak Jual Beli Tiket Mudik Gratis, Kemenhub: Jika Nama dan NIK Berbeda Tidak Berlaku

"Bapak Presiden Jokowi mengarahkan agar betul-betul momentum ini dijaga. Sehingga Jelang Ramadan tanggal 4 Maret lalu kita gelar Rakornas Pengamanan pasokan dan harga pangan dan hari ini kita melakukan Apel Siaga untuk memastikan stabilitas pangan tetap terjaga pada HBKN." ujar Arief. 

Apel Siaga ini ditandai dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di 294 titik di seluruh Indonesia dan dihadiri secara daring oleh 15 Pj Gubernur dan 142 Pj Bupati dan Walikota.

Sementara total daerah yang berpartisipasi dalam GPM serentak ini mencapai 28 provinsi dan 278 kabupaten/kota. 

BACA JUGA:Potongan Tarif Tol 20 Persen di Trans Jawa Berlaku Mulai 3 April 2024, Mana Saja?

Hingga 27 Maret 2024 lalu, GPM telah dilaksanakan sebanyak kurang lebih 2.898 kali di seluruh wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun mandiri. 

Adanya masifikasi GPM ini merupakan salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam upaya menjamin aksesibilitas pangan baik secara fisik maupun ekonomi kepada masyarakat. (Bianca Chairunisa)

 

Sumber: