Ribut soal Penghentian Program KJMU, DPRD DKI Jakarta Beri Komentar Pedas ke Heru Budi

Ribut soal Penghentian Program KJMU, DPRD DKI Jakarta Beri Komentar Pedas ke Heru Budi

Pemprov DKI Jakarta perketat program KJMU 2024-ilustrasi-Berbagai sumber

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kembali menjadi pusat perhatian publik setelah ramai bahwa Pemprov DKI Jakarta telah secara sepihak menghentikan program tersebut. 

Kabar ini menimbulkan gelombang diskusi di media sosial, dengan banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut.

Menanggapi polemik ini, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak, memberikan tanggapannya. 

Dia menyoroti kebijakan pemprov yang dinilainya terlalu kaku terkait penilaian tingkat kemiskinan orang tua mahasiswa penerima KJMU.

BACA JUGA:Polemik Program KJMU di Tangan Pemrov DKI Jakarta, Heru Budi: Kami Harus Tepat Sasaran!

"Memang mahasiswa juga sudah banyak menyampaikan kepada kami anggota DPRD, saya pikir pemprov seharusnya tidak menetapkan begitu ketatnya persoalan kemiskinan orang tua murid ini dengan membuat Desil, Desil 0-10, dan kebetulan juga banyak hasil dari bawah itu juga enggak bener, tingkat Desilnya itu," ujar Simanjuntak kepada wartawan, Kamis 7 Maret 2024.

Dia juga menambahkan, data yang tidak valid menjadi masalah dalam program ini. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya tidak mampu dianggap mampu yang mengakibatkan tidak dapat KJMU.

"Mereka yang tidak mampu malah dianggap mampu, tingkat kemiskinan seperti ini. Memang mungkin disdik mendapat data itu dari mereka seperti user, tapi saya pikir mulailah kita, pemprov harus punya sense of crisis lah," jelasnya.

Jhonny menyoroti urgensi penanganan dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. 

BACA JUGA:Stok Belum Merata, Penurunan Harga Beras Premium Masih Jauh dari HET

Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

"Dampak ekonomi dari COVID itu kan masih menerpa masyarakat khussnya orang yang tidak mampu. Kenapa ini diterapkan begitu kaku? Saya pikir Pak Pj Gubenur harus turun tangan, dia harus turun gunung, tidak bisa hanya mendengarkan dari laporan laporan dari bawahan aja," paparnya.

Jhonny juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa. Dia menegaskan bahwa kemiskinan orang tua tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi.

"Yang kedua, kita kan katanya mau menuju Indonesia Emas bonus demografi, nah padahal salah satu keunggulan untuk bisa mencapai itu ya bagaimana SDM harus lebih ditingkatkan, melalui pendidkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: