Jokowi Bertemu Surya Paloh Bicara Pilkada 2024? Dahlan Iskan: Kalau Divoting Pemerintah Menang
Dahlan Iskan menduga salah satu isi pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh soal Pilkada Serentak 2024 yang dimajukan-Kolase: Radarpena-Foto: Dok/Tangkapan Layar/Youtube
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID-Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh Minggu 18 Februari 2024 malam, masih menjadi misteri bagi masyarakat. Publik bertanya-tanya, apa yang dibicarakan kedua politisi tersebut.
Bagaimana tidak, Jokowi meski berbaju PDIP namun bukan rahasia lagi jika kepala negara mendukung Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto (Gerindra) - Cawapres Gibran Rakabuming Raka (Putra Jokowi).
BACA JUGA:Deretan Partai Terancam Gagal ke Senayan, Caleg Kecewa Suara Pemilih Hangus
Sementara PDIP bersama koalisi mengusung Capres Nomor Urut 3, Ganjar-Mahmud.
Dahlan Iskan dalam tulisannya 'Setelah Putaran', Jumat 23 Februari 2024 menduga bahwa pertemuan Jokowi dan Surya Paloh membicarakan soal penyelenggara Pilkada 2024 dimajukan.
Pilkada Serentak 2024 merupakan proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan 545 daerah di Indonesia.
Tahapan penyelenggara Pilkada 2024 dimulai pada Mei-Agustus 2024 agenda pendaftaran para calon, dilanjutkan dengan masa kampanye pada 25 September hingga hari pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024.
"Teorinya mungkin. Apalagi sebelum Presiden Jokowi berseberangan dengan ketua umum PDI-Perjuangan. Tinggal ketok palu. Bahkan sudah bisa setuju dulu sebelum ketok palu," tulis Dahlan.
Kata Dahlan, seandainya pemerintah mengajukan perubahan UU tersebut belum tentu PDI-Perjuangan setuju.
"Itu tidak ada masalah sepanjang Surya Palohnya Nasdem setuju. Jangan-jangan soal ini salah satu yang dibicarakan antara SP dan Presiden Jokowi di istana tiga hari lalu," ujar Dahlan.
Demokrat lanjut Dahlan, sudah pasti setuju. Terlebih AHY kini masuk kabinet Jokowi. Dengan demikian tinggal PDI-Perjuangan dan PKS yang tidak setuju.
"Sesekali PKS satu gerbong dengan PDI-Perjuangan. Biar saling sapa di dalam gerbong isolasi".
Dahlan menilai, Jika Pilpres 2 putaran maka Pilkada Serentak digelar November. Ini menurut Dahlan, tidak efektif dengan pelantikan Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: