Beda Penilaian Todung dan Habiburokhman Soal Film Dirty Vote yang Diperankan 3 Ahli Hukum

Beda Penilaian Todung dan Habiburokhman Soal Film Dirty Vote yang Diperankan 3 Ahli Hukum

Cuplikan film dokumenter Dirty Vote --YouTube Dirty Vote

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, memberikan apresiasi terhadap tiga ahli hukum dalam film Dirty Vote:

Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, menyebut reputasi mereka baik. 

Todung Mulya Lubis menganggap peluncuran film dokumenter Dirty Vote tersebut sebagai langkah positif dalam mengungkap dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024.

Todung melihat film Dirty Vote bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai alat pendidikan politik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, film ini memberikan wawasan tentang dinamika politik di Indonesia. 

“Banyak hal-hal positif dalam film itu walaupun anda tentu boleh tidak setuju, tapi film ini pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk punya kemelekan memahami dinamika politik di Indonesia,” kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.

Dia menekankan pentingnya kritik yang konstruktif, mendorong agar orang tidak terlalu terbawa emosi atau "baperan" terhadap pandangan yang berbeda. 

BACA JUGA:

Todung berpendapat bahwa kontradiksi seharusnya dihadapi dengan kritik yang seimbang untuk menciptakan dialog yang produktif dalam masyarakat.

“Yang saya tidak mau adalah jangan baperan kalau dikritik, banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya kalau ada merasa tidak setuju dengan film itu bantah saja dengan film lain. Kritik mesti dibalas satu kritik yang lain,” kata Todung.

Todung pun menginginkan peluncuran film Dirty Vote tidak berujung pada laporan kepolisian atau kriminalisasi. Ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap kreativitas dan demokrasi, jika terjadi laporan kepolisian. Baginya, kriminalisasi dapat merugikan kreativitas serta merusak prinsip demokrasi.

Sementara itu, Habiburokhman, Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, meragukan keahlian Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar dalam film tersebut. 

Ia menekankan perlunya keadilan dalam penilaian ilmu pengetahuan, mempertanyakan keberimbangan dan keabsahan data yang disampaikan, terutama dalam konteks akademis. 

Menurutnya, evaluasi orang dalam dunia ilmiah harus didasarkan pada informasi yang seimbang dari berbagai pihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: