Indonesia dan Mesir Akan Pindah Ibu Kota, Ini Perbandingannya
Perbandingan Ibu kota baru Indonesia dan Mesir-Foto : Kolase IKN dan Mesir-
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Indonesia sedang menghadapi perubahan besar dengan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang disebut ibu kota Nusantara (IKN).
Ini menandai perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. Pemindahan ibu kota tak hanya di Indonesia, Mesir juga melakukan hal yang sama.
Mesir meluncurkan proyek serupa dengan memindahkan ibu kota dari Kairo ke gurun pasir.
Kedua negara ini mengalami tantangan finansial yang luar biasa, dengan biaya proyek mencapai ratusan triliun. Proses pembangunan yang panjang dan kompleks memakan waktu puluhan tahun.
Perpindahan ibu kota menjadi upaya strategis untuk mengatasi masalah urbanisasi dan memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan negara.
Lantas, seperti apa rencana pembangunan ibu kota baru di Indonesia dan juga Mesir? Berikut ini informasinya.
BACA JUGA:
- Prakiraan Cuaca BMKG di Sejumlah Kota Besar Kamis 11 Januari 2024
- Pendaftaran SIPSS 2024 Dibuka! Cek Syarat, Jadwal dan Kualifikasinya Berikut Ini
Pembangunan Ibu Kota Baru di Indonesia
Indonesia saat ini tengah berupaya membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai pengganti DKI Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa proyek ini memerlukan dana sebesar Rp 466 triliun.
Menurut hitungan sementara, sekitar 19-20% dari total biaya tersebut akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya dapat dipenuhi melalui berbagai sumber.
Presiden Jokowi menyoroti kemungkinan pendanaan dari kemitraan pemerintah dengan swasta melalui Public Private Partnership (PPP), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi sektor swasta, BUMN, atau bahkan penerbitan obligasi publik.
"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang lebih 19-20% itu nanti berasal dari APBN, dan sisanya bisa dari PPP, berasal dari KPBU, berasal bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik, semua bisa dilakukan," tutur Jokowi pada 2022 silam.
Dengan pendekatan ini, proyek IKN diharapkan dapat mendapatkan dukungan finansial yang kuat dari berbagai sektor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: