Jokowi Bertemu Prabowo dan Airlangga, Ganjar Pranowo Soroti Integritas Pemimpin hingga Etika Politik

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan soal etika politik.

Dalam hal ini menyingkapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertemu dengan Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. 

Ganjar Pranowo menyinggung, pentingnya transparansi dan integritas dalam kepemimpinan, menggarisbawahi bahwa keputusan politik harus didasarkan pada kepentingan rakyat. 

Ia menyoroti pertemuan Jokowi dengan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, di Jakarta pada Jumat, 5 Januari 2024 malam.

Serta pertemuan Jokowi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Kota Bogor pada Sabtu, 6 Januari 2024 pagi.

Ganjar Pranowo menyatakan keyakinannya bahwa dalam menjalankan tugas negara, etika politik harus dijunjung tinggi demi mewujudkan pemerintahan yang adil dan berkualitas. 

BACA JUGA:

• Pajak Hiburan Jadi 40 Persen, Hotman Paris Protes: Mau Matikan Usaha?
• Walau Pedas, Cabai Memiliki Manfaat untuk Kesehatan
• Tanggapi Kasus Polio di Indonesia, Ini Imbauan Kemenkes

Melalui pandangan ini, ia berkomitmen untuk membangun fondasi politik yang kuat dan menjaga moralitas dalam pemerintahan jika terpilih sebagai presiden.

Ganjar mempertanyakan atas keputusan Jokowi untuk bertemu dengan para pesaingnya, dan mengakui adanya kekhawatiran etika dalam lanskap politik. 

Dengan nada ringan, ia menyoroti dilema yang ada seputar pertimbangan etika. 

"Iya, memang kita punya problem etika gitu, kan? Karena ada yang tidak setuju dengan etika," kata Ganjar sembari tertawa di kawasan Cakung, Jakarta Utara, Sabtu.

Terlepas dari keraguan tersebut, Ganjar menyuarakan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan pada Pilpres 2024 oleh pemerintahan Jokowi. 

Ia berharap penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah dengan menekankan pentingnya pengawasan yang efektif, khususnya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ganjar, salah satu anggota PDIP, menggarisbawahi kekhawatiran meluasnya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat. 

Sumber: