KUR Tanpa Jaminan, Pakai Credit Scoring ! Jokowi Telah Berusaha Mati - matian
Editor:
Dimas Satriyo|
Minggu 03-09-2023,18:55 WIB
JOKOWI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap semua penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bisa dilakukan tanpa agunan (jaminan).
Orang nomor satu di Indonesia itu mendorong langsung kepada menteri yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
"Saya masih mendorong terus kepada Menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).
"Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu, karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakternya baik nggak, beri Rp 500 juta, beri Rp 300 juta, beri Rp 100 juta, mestinya seperti itu," tuturnya.
Cara itu untuk mempermudah pengusaha muda mendapat modal.
"Bagi UKM kita, perlu saya sampaikan bahwa sejak saya masuk yang namanya KUR, tahun ini diberikan jatah Rp460 triliun dengan bunga hanya 6 persen," kata Jokowi. Jokowi menambahkan, KUR diberikan dengan angka maksimal Rp500 juta per kreditur. Ia pun ingin agar dana KUR bisa dihabiskan pengusaha karena bunganya murah.
Dengan semua KUR tanpa agunan, diyakini akan memberikan peluang kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan khususnya bagi yang baru memulai.
"Karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki collateral, belum memiliki agunan.
Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring, itu akan lebih memudahkan dan ini akan terus saya dorong," ucapnya.
- BACA JUGA:Sidak Persiapan KTT ASEAN 2023 di JCC Senayan, Jokowi: Sudah 99 Persen!
- BACA JUGA:Jokowi Naikan Anggaran Pertahanan Keamanan Capai Rp324 Triliun di 2024
Jokowi menyebut jatah KUR tahun ini mencapai Rp 460 triliun dengan bunga 6% dan maksimal pinjaman Rp 500 juta. Dia mau anggaran yang sudah ada bisa tersalurkan semua.
"Kuota Rp 460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa karena bunganya hanya 6%, tapi memang betul-betul hanya untuk UMKM," ucap Jokowi.
Jokowi menilai sudah seharusnya diterapkan sistem credit scoring untuk penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Pasalnya 145 negara telah menggunakan sistem tersebut.
HIPMI Ikut Bicara
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari sempat meminta Jokowi untuk memperhatikan UMKM Indonesia. Ia beralasan, UMKM telah berperan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.
"Kami memohon, meminta kepada bapak presiden untuk bisa memperhatikan pejuang-pejuang ekonomi rakyat, UMKM-UMKM yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan afirmasi atau pun untuk bisa mendapat keberpihakan dari pemerintah karena pada kenyataannya adalah UMKM menjadi backbone atau tulang punggung penyangga ekonomi Indonesia," kata Akbar.
Akbar mengacu pada data Badan Kajian Strategis HIPMI dan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa UMKM telah menyerap 97 pesen tenaga kerja seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, HIPMI mau bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan peran UKM.
Ia mengingatkan bahwa UMKM juga ingin menikmati insentif yang dimiliki korporasi seperti tax holiday.
"Untuk itu kami berharap ke depan ini menjadi perhatian kita semua dan kita juga bisa menggelorakan semangat UMKM, kewirausahaan agar mempermudah seluruh kegiatan usaha baik dari sisi perizinan, akses permodalan, akses pasar agar bisa UMKM kita tumbuh berkembang dan yang paling penting lahir dan terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah," kata Akbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
