Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah mekanisme pengawasan di lapangan. Pemerintah dan pihak terkait, seperti BPH Migas, harus memastikan bahwa aturan baru ini dapat dijalankan secara efektif tanpa celah penyalahgunaan.
Sistem digitalisasi seperti pencatatan nomor kendaraan di SPBU juga disebut-sebut akan menjadi solusi untuk memastikan distribusi Pertalite tepat sasaran.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap penggunaan BBM subsidi dapat lebih terkendali, sekaligus mendukung transisi ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Namun, masyarakat masih menunggu kejelasan dan pengesahan aturan resmi yang akan memberikan kepastian terkait pembatasan tersebut.