SURABAYA, RADARPENA.CO.ID - Ekonom politik Ichsanuddin Noorsy menegaskan bahwa ada sejumlah hal yang patut dikritisi ketika berbicara tentang kondisi bangsa saat ini. Carut marut politik hingga ekonomi menurutnya adalah buah dari Amandemen UUD'45 yang dilakukan saat reformasi tahun 1999 hingga tahun 2002.
Dalam bukunya "Prahara Bangsa" ia mengungkapkan, dari identifikasi, inventarisasi dan dokumentasi atas fenomena krisis yang terjadi, maka ia berkesimpulan bahwa amandemen UUD'45 yang telah dilakukan telah mengakibatkan terjadinya krisis ideologi dalam berkonstitusi.
"Karena beberapa saat setelah reformasi, saya melihat kekacauan pada pasal 33 ayat 4. Saya telusuri. Saya bertemu dengan beberapa tokoh. Setelah itu saya tarik ke depan, saya temukan semakin makin banyak terjadi kekeliruan. Semakin ke dalam saya temukan begitu banyaknya inkonsistensi teori dan paradigma," kata Ichsanuddin Noorsy saat bedah buku "Prahara Bangsa" yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Selasa (17/12/2024). Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
BACA JUGA:
- Prabowo Sebut Pilkada Berbiaya Mahal, PDIP: Yang Hamburkan Uang Elite Politik
- Bedah Buku 'Wirasa Ayuri' Menyoroti Peran Support System Dalam Meraih Impian
Ia menegaskan, ada sesuatu yang salah dalam amandemen. Karena secara konsepsi teori dan paradigmatik, terjadi inkonsistensi. "Yang paling menarik lagi, jelas-jelas tidak ditemukan naskah akademiknya. Ketika mereka melucuti MPR, maka kajian akademiknya tidak ditemukan. Ketika mereka berbicara tentang pasal 33 pasal 4 tentang demokrasi ekonomi, maka tidak ditemukan juga naskah akademiknya," ujarnya.
Ia juga mengkritisi arah Indonesia yang berkiblat ke negara barat. Karena baginya "Seabad Barat Gagal", artinya sistem kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan oleh negara barat ternyata gagal menjadikan rakyatnya hidup bahagia.
"Apa indikatornya, yaitu kemanusiaan. Apa perbedaan orang miskin China dan Amerika. Orang miskin Amerika, di hari tua mereka bingung soal rumah, menjadi gelandangan, butuh fentanil dan butuh surat ketagihan obat-obatan. Sementara orang miskin China tidak. Maka tidak bisa seperti itu, ada yang salah ketika Indonesia mengambil itu sebagai ukuran," tegasnya.
BACA JUGA:
- Bank Indonesia Jadi Inisiator Bedah Buku, Bengkulu Hebat, Bisa Ciptakan Penulis Handal Sekelas Cerita Laskar
- Mengenal Lebih Dalam Mesty Abditama, Transgender Simpanan Oknum Elit Politik AW
Ia juga mengkritisi prilaku politik di Indonesia. Pada pasal 6A ayat 2 dinyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum berlangsung, sementara pemilihan umumnya berlangsung secara luber. "Maka di situ masalahnya. Kenapa hanya satu atau beberapa partai politik. Kenapa di situ muncul sebelum pemilu," tandasnya.
Ia kemudian memberikan contoh kegagalan PDI Perjuangan dalam hal kaderisasi dengan mengusung Joko Widodo sebagai presiden, padahal nyata-nyata Jokowi adalah bukan kader parpol.
"Apa dampaknya, maka di pasal 4, manajemen keanggotaan dan manajemen partai gagal. Ini artinya peran partai politik gagal, sebab sumber kekayaan terbesar partai politik adalah sumber daya manusianya," tegas Noorsy.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru besar ITS Daniel M Rasyid bahwa politik adalah bahaya besar. "Tiba-tiba partai politik muncul sebagai satu-satunya yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden," katanya.
BACA JUGA:
- Kaesang Pangarep vs Felicia Tissue, Mantan yang Bertemu Kembali sebagai Lawan Politik
- Sering Terlibat Kampanye, Celine Evangelista Akui Tertarik Ikut Terjun ke Dunia Politik
Akibatnya, terjadi monopoli politik. Dan itu esensi dari high cost politik. Sehingga oksigen kebijakan politik dipenuhi dengan uang. "Saya kira ini adalah sumber kerusakan dan korupsi. Korupsi agar investasi dan logistik politik kembali. Terutama fenomena pilpres. Oleh kawan fisipol, diakui sebagai pencapaian puncak kemenangan civil society pada otoritarianisme Orba," katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh associate profesor Universitas Airlangga Radian Salman bahwa apa yang diperoleh dari reformasi adalah prahara, buahnya adalah petaka.