JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - DPRD DKI Jakarta menetapkan program sekolah swasta gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA akan mulai berjalan pada Juli 2025 mendatang.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin bersama tiga wakilnya, Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.
Penandatanganan MoU pada 1 November 2024 kemarin ini menjadi bentuk komitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Di mana, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2-25 sebesar Rp91,1 triliun untuk sejumlah program prioritas, mulai sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," tutur Khoirudin.
BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Bandung Bahas Perda Pengendalian Minol untuk Ditindak Tegas Pelanggaran
BACA JUGA:Anggota DPRD Dorong Pemkot Bandung untuk Terbitkan Perwal Pajak dan Retribusi Daerah
Dalam pelaksanaannya, Khoirudin menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, ia juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan untuk pembangunan Kota Jakarta yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Termasuk juga dalam hal pendidikan yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak, terutama dari golongan kurang mampu.
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Badul Aziz yang menegaskan bahwa program ini memberikan bantuan bagi sejumlah sekolah yang tergolong memiliki siswa kurang mampu.
Begitu pula sebaliknya, beberapa sekolah swasta yang dikategorikan menengah ke atas dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan.
"Yang akan kita gratiskan hanya untuk sekolah menengah ke bawah, yang mana di situ banyak sekali orang-orang yang masih menunggak pembayaran," ujar Aziz pada kesempatan berbeda, 31 Oktober 2024.
Ia pun berharap program ini dapat menuntaskan berbagai persoalan pendidikan, salah satunya ijazah tertahan karena tunggakan SPP sekolah.
“Sampai sejauh ini, orang yang sudah lulus ini masih belum bayaran beberapa bulan, bahkan lebih dari setahun, ijazah jadinya tertahan. Ini yang harus kita bereskan,” tutur Aziz.