Sebagai informasi, sebelum ini Badan Legislatif (Baleg) DPR RI telah mengadakan rapat setelah keluarnya putusan penting MK sehubungan dengam UU Pilkada. Baleg DPR menolak menjalankan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)