JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite, solar segera dinaikan seperti halnya BBM Non Subsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan PT Pertamina sudah waktunya menaikkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax series.
Eddy menilai dengan menaikan harga BBM subsidi maka tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, menurut Eddy, sejak Maret 2024 lalu, Pertamina sudah menahan harga meskipun ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.
Eddy menuturkan, penaikan harga tersebut juga untuk menjaga agar keuangan Pertamina tetap stabil. Sebab, Pertamina membutuhkan dana untuk melakukan impor BBM dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya tersebut.
BACA JUGA:
- Resmi! Pertamina Naikkan Harga BBM Non Subsidi Mulai 2 Agustus 2024, Berikut Rinciannya
- Bocoran Harga Pertamax Green 92 BBM Baru Calon Pengganti Pertalite
"Ini membebani APBN dan cashflow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, dikutip Jumat, 2 Agustus 2024.
Namun, Eddy menyampaikan, penaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Selain itu, lanjut Eddy, diharapkan agar kenaikan harga tersebut juga tidak memperlebar jarak harga antara BBM non subsidi dan BBM subsidi.
Kemudian, Eddy mengingatkan, mayoritas masyarakat tidak membeli BBM BBM non subsidi, namun BBM dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi seperti Pertalite.
Untuk itu, Eddy meminta, pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM non subsidi.
BACA JUGA:
"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," ujarnya.
Sependapat dengan Eddy Soeparno, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, juga mengaku sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series.
Sebab, menurut Sartono, jika Pertamina terus menahan harga, maka pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.