JAKARTA, RADARENA.CO.ID - Potongan 3 persen gaji buruh untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mempermudah buruh membeli rumah.
Diketahui Tapera akan menggerus gaji buruh dan perusahaan, yaitu pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5%, dan 0,5% ditanggung pemberi kerja.
Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa memang pendapatan masyarakat telah banyak terkena beban-beban berbagai potongan, seperti pajak.
Namun, Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pemotongan gaji tersebut juga diperlukan untuk memberi kemudahan masyarakat untuk membeli rumah, sebab APBN juga telah ikut hadir dalam program itu.
“Jadi kami ingin tekankan, saya memahami beban-beban yang ada dan oleh karena itu APBN ingin kurangi beban masyarakat melalui berbagai cara dari sisi perumahan,” Ujar Menteri Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta, pada Selasa (11/06).
BACA JUGA:
Selain itu, menurut Sri Mulyani, Pemerintah juga telah membantu meringankan beban biaya masyarakat melalui pembayaran bantuan iuran BPJS Kesehatan dan berbagai subsidi, termasuk bantuan sosial.
“Tentu tidak cukup, ada masyarakat merasa yang dapat mereka tapi saya enggak dapat dan kurang dari yang mereka butuhkan, makanya APBN perlu diperkuat,” Jelas Sri Mulyani.
Tak Urgent
Sementara itu menurut Senior Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani, kebijakan program Tapera ini sebenarnya tidak memiliki urgensi yang pasti. Karena baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerjanya sendiri, sudah sama-sama menyatakan ketidaksiapan mereka menghadapi kewajiban iuran sebesar 3 persen untuk program Tapera tersebut.
“Ini kan sebenarnya bukan untuk subsidi, tapi lebih untuk membangun perumahan-perumahan masyarakat. Jadi memang urgensi Tapera untuk saat ini kita melihat belum urgent,” Ujar Aviliani dalam keterangan resminya pada Selasa, 11 Juni 2024. (bianca)