JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk dihadirkan dalam rangka menjelaskan anggaran bansos yang digunakan semasa Pemilu. Timnas AMIN mempertanyakan mengenai lonjakan anggaran bansos pada 2024 jelang Pemilu.
Sri Mulyani masuk ke dalam empat nama menteri yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 untuk menjadi saksi sengketa Pilrpes 2024 di MK. Saat ditanya wartawan usai buka puasa dengan Presiden Jokowi di Istana pada Kamis, 28 Maret 2024 Sri Mulyani hanya melemparkan senyum sambil berjalan.
Sri Mulyani terus berjalan melewati pilar-pilar Istana sembari mempertahankan senyumnya ketika kembali ditanya soal kesediaannya hadir di sidang MK.
Sebelumnya Tim Hukum Nasional pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) ingin mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Jokowi untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
BACA JUGA:
- Daftar 20 Jenderal di Indonesia Berpangkat Panglima dari Masa ke Masa
- Musim Mudik Semakin Dekat, Pemkot Bekasi Targetkan Perbaikan Jalan Segera Selesai
Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan majelis hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima permohonan tersebut.
“Tapi itu keputusannya pada majelis nanti menerima atau tidak,” katanya kepada wartawan di Gedung I MK, Jakarta Pusat, pada Rabu, 27 Maret 2024.
Ari menjelaskan, pihaknya mengajukan hal itu kepada majelis hakim karena tidak memiliki kapasitas langsung untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut. Beberapa yang diusulkan THN AMIN, selain Sri Mulyani, adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Di satu momen ketika ditanyakan apakah sudah mendengar kabar soal dirinya diminta jadi saksi sengketa Pilpres, Sri Mulyani hanya menggelengkan kepalanya.
Setelah itu dia sama sekali tak menjawab ataupun menanggapi satupun pertanyaan dari awak media dan langsung masuk ke dalam mobil. Setelah itu dia meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.
Selain dari kubu Anies-Cak Imin, perkara dua di MK adalah permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang sidangnya digelar pada pukul 13.00 WIB pada Rabu, 27 Maret 2024, sampai selesai.
BACA JUGA:HUT Ke-63, Hutama Karya Pamerkan Puluhan Karya Inovatif Lewat Pameran Anugrah Hutama 2024
Dua kubu mempersoalkan dugaan keterlibatan Jokowi dalam proses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Istana Kepresidenan sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah Presiden Jokowi bukan pihak yang terlibat dalam sengketa pilpres yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Staf Khusus Presiden dalam Bidang Hukum Dini Purwono meminta supaya masyarakat mengikuti proses yang berjalan di MK.