JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Di media sosial, beredar foto-foto beras bulog yang disoroti karena ditempeli stiker bergambar Prabowo-Gibran.
Beras tersebut merupakan bagian dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, stiker bergambar prabowo-gibran yang menutupi tulisan SPHP menimbulkan kontroversi.
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengkritik temuan beras bulog berstiker prabowo-gibran ini sebagai tindakan yang memalukan.
Menurutnya, bantuan sosial seharusnya tidak disisipi kepentingan politik. Komentar tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan relawan di Kabupaten Badung.
"Memalukan, menunjukkan kemiskinan etik, kemiskinan etika," kata Cak Imin, Jumat, 26 Januari 2024.
Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa beras Bulog tersebut tidak dibiayai oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo-Gibran.
BACA JUGA:
- Profil Hutomo Mandala Putra, Anak Kesayangan Soeharto yang Asetnya Dilelang Kemenkeu
- Sebagian Besar Indonesia Diprediksi Hujan, Ini Prakiraan Cuaca Minggu 28 Januari 2024
Todung menyebut peristiwa ini sebagai bentuk penyimpangan, menekankan bahwa bantuan sosial tidak boleh terkait dengan satu pasangan calon saja.
Kontroversi ini mencuat dengan tajam dan menjadi perbincangan di tengah perhelatan politik.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada program pasangan calon (paslon) yang menggunakan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Airlangga menegaskan bahwa semua bansos merupakan program pemerintah, tanpa keterlibatan paslon mana pun.
"Kalau bansos semuanya program pemerintah. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansos-nya pemerintah. Tidak ada," ujar Airlangga.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa dugaan bantuan sosial dengan stiker Prabowo-Gibran sebaiknya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
BACA JUGA:
- Kini, Arab Saudi Izinkan Akad Nikah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram
- Buron 2 Tahun, DPO Investasi Bodong Robot Trading Akhirnya Tertangkap
Menurut Ma'ruf, Bawaslu akan menilai apakah hal tersebut merupakan pelanggaran atau tidak terkait kampanye pemilu.