Meskipun pemerintah telah menyediakan feeder bus atau hal lain sebagainya, namun biaya yang harus dikeluarkan akibat jarak yang menjadi jauh dari kegiatan mereka membuat mereka juga kesulitan membayar rusun.
"Ketika mereka direlokasi, mereka itu rata-rata kita relokasi ke rusunawa-rusunawa yang agak berada di luar pusat kota. Ini sulit, meskipun kita sediakan feeder bus dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka dipindahkan ke pusat luar Kota Jakarta, mereka kesulitan juga untuk mengakses pusat-pusat ekonomi itu. Jadi, kesulitan juga nih bayar rusunnya," tutur Tsamara.
Akibat dari hal tersebut yang kemudian menjadikan alasan mengapa permukiman kumuh sulit untuk dihilangkan dari Jakarta.
BACA JUGA:Polisi Ungkap Dugaan Penyelundupan Imigran Rohingya, Ada Koordinator Utama di Bangladesh
Jika melihat dari kondisi saat ini, permukiman kumuh yang umumnya berada di sekitaran bantaran kali ataupun kereta menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk tinggal.
Meskipun mereka sendiripun sadar akan ketidaklayakan dan berbahaya berada dalam lingkungan tersebut, namun mereka bisa mendapatkan tempat tinggal secara gratis, serta memudahkan akses mereka untuk ke pusat kegiatan ekonomi di Jakarta.
Berangkat dari permasalahn tersebut, Tsamara mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki sejumlah keuntungan bagi Jakarta sendiri. Terlebih khususnya terkait relokasi pemukiman warga.
Mantan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menjelaskan dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) ini bisa menjadi solusi yang baik atas masalah relokasi warga yang selama ini menjadi beban pemerintah dan persoalan yang sulit diselesaikan di Jakarta.
Solusi tersebut berupa pengalihfungsian gedung-gedung pemerintah yang berada di area-area strategis di Jakarta menjadi rusunawa atau pasar bagi masyarakat yang tinggal di bantaran kali atau kereta.
"Kalau gedung-gedung pemerintahan itu, misalnya pindah ke IKN, kita bisa saja kalau misalnya Pemprov DKI gitu, ya, melakukan negosiasi dengan Setneg atau Kemenkeu, mengalihfungsikan beberapa aset-aset pemerintah, aset-aset Setneg, untuk kepentingan, misalnya, rusunawa, pasar, sehingga orang-orang ini bisa kita tempatkan dan tetap mendapatkan akses ekonomi yang baik," jelasnya.