Ketum Kadin Anindya Bakrie Minta Kadin Jabar Mendukung Program Swasembada Pangan

“Kehadiran beliau-beliau merupakan salah satu bentuk dukungan kepala daerah kepada Kadin. Juga menunjukkan kekompakan pemerintah dengan pengusaha,” ujar dia.

Masukan dan usulan Kadin Jabar, menurut Anindya Bakrie, akan sangat berharga, mengingat Jabar memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan menopang perekonomian nasional. Selain menjadi lumbung pangan, Jabar tercatat sebagai provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia.

Musyawarah Provinsi Kadin Jabar

Kadin, kata Anindya, ingin berperan aktif mengatasi tantangan ekonomi. Kadin Jabar diharapkan turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung dan terlibat aktif dalam program-program pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya percaya, melalui kerja sama ini, Kadin Jabar bisa berkontribusi dalam program-program unggulan pemerintah, seperti penyediaan pangan, rumah murah, serta pendidikan," ucap dia.

Seiring dengan itu, Kadin Jabar berencana menggelar musyawarah provinsi (musprov) pada Januari 2025 di Kota Bekasi. “Salah satu harapannya adalah bisa lebih memperkuat soliditas para pengusaha di Jabar,” kata Anindya.

Sementara itu, Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, terutama perumahan, pangan, dan pendidikan.

“Bantuan kepada masyarakat miskin harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, bukan sekadar memberikan uang. Berikan fasilitas seperti bibit ternak, barang dagangan, atau sarana lain yang bisa membuat mereka mandiri,” ujar Dedi.

Dedi juga menyoroti pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek-proyek yang melibatkan tenaga kerja lokal. “Tenaga kerja seperti kuli bangunan dan kuli panggul harus dipekerjakan. Anak-anak bisa dilatih memelihara kambing, sapi, dan ikan. Dengan cara ini, saya yakin ekonomi kita bisa tumbuh 7-8%,” tegas dia.

Menurut Dedi, pola tersebut telah berhasil diterapkan di Purwakarta. Ia mendorong para petani untuk aktif bercocok tanam, menggerakkan ibu-ibu ke sawah, dan mendidik anak-anak sejak dini guna memahami pentingnya kontribusi ekonomi.

Dedi menjelaskan, saat ini diperlukan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. “Perizinan harus dibuat ringkas tanpa berlarut-larut pada hal-hal yang tidak penting. APBD harus difokuskan untuk menggerakkan ekonomi rakyat agar kesejahteraan meningkat.” ujar Dedi.

Sumber: