Mentan Amran: Hulu-Hilir Pangan Harus Satu Komando

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus satu komando dengan orkestrasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersama-sama saling berkolaborasi mewujudkan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat.

BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai penyedia pupuk dan di hilir salah satunya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offtaker), sedangkan Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya. 

Mentan Amran menyatakan, dalam mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu-hilir pangan harus satu komando.

Di sektor pertanian pangan, Kementan berada di tengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat PI dan di hilir ada Bulog.

“Kalau dualisme agak sulit (tercapai swasembada pangan). Kami pernah dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa harus satu komando, hulu-hilir satu komando. Contoh, pertanian (Kementan) ada di tengah, hulu ada pupuk (PI), hilir ada Bulog sebagai offtaker,” ujar Mentan Amran dalam wawancara dengan Tim Redaksi B-Universe di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Rabu (23/10/2024).

BACA JUGA:

• Sambangi Mentan Amran, Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie Bahas Potensi Sektor Pertanian dan Pangan

Amran menjelaskan, apabila pupuk bermasalah, PI tetap untung namun petani yang menjadi korban.

Selama ini, kuota pupuk bersubsidi hanya memenuhi 50% dari kebutuhan, ketika pupuk bermasalah yang terjadi petani seluruh Indonesia menderita.

Beruntung, sekarang kuota pupuk sudah ditambah. Di sisi lain, Kementan berhasil memproduksi melimpah, harga justru jatuh.

“Jangan melihat harga jatuh di tempat mana, tapi dampaknya ke seluruh petani Indonesia, seketika menderita dan bangkrut. Kenapa, karena offtaker (Bulog) memberi syarat, katakanlah kadar air dan seterusnya. Padahal, kadar air itu mutlak, kalau di Amerika, tidak ada syarat kadar air dan seterusnya, yang bertanggung jawab offtaker yang di hilir,” papar Mentan. 

Karenanya, ego hulu dan hilir harus dikesampingkan.

"Kalau satu saja ego komandannya yang merasakan penderitan itu rakyat, petani Indonesia,” tutur Amran.

BACA JUGA:

• Ketahuan Terima Duit Suap Rp10 Miliar, Mentan Amran Sulaiman Beri Sanksi Tegas 3 Anak Buahnya

Hal tersebutlah yang sempat menjadi salah satu pembahasan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pertemuan dengan Mentan pada 22 Oktober 2024. Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Mentan mengungkapkan, 

Sumber: