Daya Beli Masyarakat Turun, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Kelas menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab Kelas menengah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik. 

Namun, berdasarkan survei terbaru Inventure 2024 menunjukkan 49 persen kelas menengah Indonesia mengalami penurunan daya beli.

Ini merupakan peringatan yang tidak boleh diabaikan pemerintah. 

Bahkan menurut data World Bank, kelas menengah di Indonesia tumbuh dari hanya sekitar 7 persen dari populasi pada tahun 2002 menjadi lebih dari 20 persen pada tahun 2022. 

Menurut Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, masalah ini tidak hanya akan merugikan kelompok ini, tetapi juga seluruh perekonomian Indonesia jika tidak ditangani secara serius.

BACA JUGA:

• Daya Beli Masyarakat Turun, Pelaku UMKM Ketar-Ketir Khawatir Gulung Tikar

"Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang pro-kelas menengah untuk menyelamatkan mereka dari kemunduran ekonomi yang semakin nyata," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 24 Oktober 2024.

Achmad menambahkan beberapa kebijakan Pemerintah juga menjadi faktor turut yang membebani kondisi kelas menengah. Salah satunya adalah kebijakan kebijakan pajak yang tidak inklusif. 

Menurut Achmad, sistem pajak penghasilan saat ini membebankan tarif pajak yang lebih tinggi kepada kelas menengah tanpa memberikan insentif yang memadai.

Selain itu, kurangnya insentif seperti pengurangan pajak untuk biaya pendidikan dan kesehatan menjadi beban tambahan bagi kelas menengah yang terus berjuang menghadapi peningkatan biaya hidup.

"Kenaikan PPN menjadi 11 persen dan 12 persen di tahun 2025 adalah salah satunya. Padahal, mereka adalah kontributor utama bagi pendapatan negara melalui pajak penghasilan dan pajak konsumsi," pungkas Achmad.

BACA JUGA:

• Daya Beli Turun, Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Indonesia Turun

Oleh karena itulah, Achmad menilai bahwa yang saat ini diperlukan oleh kelas menengah adalah kebijakan yang pro-kelas menengah untuk menyelamatkan mereka dari krisis ekonomi yang semakin mendalam. 

Kebijakan-kebijakan yang dimaksud sendiri bisa berupa reformasi pajak, pengendalian inflasi, dukungan terhadap UKM, serta program peningkatan keterampilan adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi kelas menengah, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(bianca)

Sumber: