BPH Migas Desak Pemda Agar Kendaraan untuk Pembangunan Infrastruktur Tak Gunakan BBM Subsidi
![BPH Migas Desak Pemda Agar Kendaraan untuk Pembangunan Infrastruktur Tak Gunakan BBM Subsidi](https://radarpena.disway.id/upload/67c57bd507a6af60e7251315bb1f47bd.jpg)
BPH Migas Desak Pemda Agar Kendaraan untuk Pembangunan Infrastruktur Tak Gunakan BBM Subsidi-Disway/Sabrina Hutajulu -
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penyaluran BBM berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan bahwasanya BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali.
"Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu dikutip Minggu 18 Agustus 2024.
Dalam kesempatan ini, Halim memberi masukan kepada pemerintah daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan APBN tidak menggunakan BBM Subsidi.
Terkait dengan penggunaan BBM kata Abdul Halim, yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi.
"Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,” jelas Halim.
BACA JUGA:
- BPH Migas Cek Sarana dan Fasilitas Penyedia Gas Bumi, Begini Hasilnya
- BPH Migas Siap Dukung Event Internasional, Pasokan dan Distribusi BBM di Bali Dipastikan Berjalan Lancar
Sementara, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan agar penyaluran BBM di wilayahnya terkendali.
Salah satunya dengan membuat satu tim Task Force yang akan melibatkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Penugasan, dan Hiswana Migas.
"Pembentukan task force ini, akan mengikat dengan Surat Keputusan Gubernur yang nanti akan menjadi tempat koordinasi antara dinas, instansi pemerintah, badan usaha hingga asosiasi SPBU sehingga dapat menenangkan masyarakat dan dapat melakukan mitigasi,” jelas Rohidin.
Di hari yang sama, Halim mengunjungi Fuel Terminal Pulau Baai.
Dalam kunjungan ini, Halim menaruh perhatian pada penyaluran BBM ke SPBU, Pertashop, dan Solar Packed Dealer Nelayan.
“Kita lihat stok masing-masing SPBU itu masih sesuai, normal,” jelasnya.
Halim juga meminta agar Badan Usaha Penugasan dapat menjaga agar stok BBM tersedia dengan aman sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: