Terbuka Lebar! Peluang Karir dan Biaya Masuk Sekolah Kedinasan 2024: Masa Depan Dijamin Cerah!

Pembayaran ujian CAT dapat dilakukan di Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.

Dilansir dari laman masing-masing sekolah kedinasan, berikut biaya yang dibebankan kepada calon taruna, praja, dan mahasiswa sebelum mereka mengikuti ujian CAT:

• Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN): Rp 50.000.
• Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG): Rp 75.000 (pendaftaran), Rp 50.000 (ujian CAT), dan Rp 50.000 (Seleksi Kompetensi Bidang).
• Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS): Rp 300.000.
• Politeknik Siber dan Sandi (Poltek SSN): Rp 50.000 (SKD) dan Rp 50.000 (setelah lulus SKD).
• Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): Rp 50.000.
• Politeknik Imigrasi (Poltekim): Rp - 
• Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip): Rp - 
• Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN): Rp 350.000

Sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan membebankan biaya seleksi sebesar:

• Seleksi Tahap I: Rp 125.000-Rp 150.000
• Seleksi Tahap II: Rp 50.000, Seleksi Tahap III: Tes kesehatan (Rp 625.000-Rp 1.820.000) dan Kesamaptaan (Rp 70.000-Rp 320.000)
• Seleksi Tahap IV: Psikotes (Rp 300.000-Rp 600.000) dan wawancara (Rp 80.000-Rp 350.000).

Keuntungan Masuk Sekolah Kedinasan

1. Biaya pendidikan terjangkau

Sekolah kedinasan merupakan sekolah tinggi yang berada di bawah naungan lembaga pemerintah.

Sehingga, biaya pendidikannya jauh lebih murah bahkan peserta didik akan digratiskan selama menempuh studi.

2. Prospes kerja terjamin

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa lulusan dari sekolah kedinasan akan langsung diangkat menjadi CPNS untuk memenuhi posisi jabatan pemerintahan.

Biasanya terdapat ketentuan bahwa lulusan bekerja/mengabdi selama beberapa tahun yang disebut masa ikatan dinas.

Selain itu, ijazah dari sekolah kedinasan umumnya juga dapat bekerja di luar instansi pemerintahan.

3. Dinaungi langsung oleh lembaga negara

Sekolah kedinasan dinaungi langsung oleh lembaga negara di Indonesia terkait.

Secara materi dan pendidikan, akan mendapatkan pengawasan langsung dari lembaga negara tersebut.

Misalnya, dengan PKN STAN maka akan dinaungi langsung oleh kementerian keuangan.

Sumber: