Catatan Akhir Tahun 2023, Koalisi Masyarakat: Demokrasi Indonesia Mengalami Kemunduran Krisis

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Kondisi kemunduran demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia ini tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan Jokowi sejak awal pemerintahannya yang memprioritaskan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan kemunduran demokrasi Indonesia di era pemerintahan Jokowi ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM di mana puncaknya adalah tujuan kepentingan politik elektoral.

Di pihak lain, Sekretaris Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI Gina Sabrina menyebut demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda bergeser ke arah demokrasi iliberal alias demokrasi semu atau demokrasi kosong.

Menurut Gina, hal itu ditandai dengan beberapa indikator. Misalnya terjadinya upaya partisan dengan memanfaanfaatkan lembaga negara yang lahir dari reformasi menjadi instrumen kekuasaan, politisasi hukum, politik sanedra terhadap oposisi dan melawan oposisi di akar rumput hingga politisasi militer.

BACA JUGA:

• Jenazah Lukas Enembe, Eks Gubernur Papua Dimakamkan Di Halaman Rumah Pribadinya
• Apa Itu KNPB? Terungkapnya Dalang Rusuh Dibalik Iringan Pemakaman Lukas Enembe
• Kiai Marzuki Mustamar Buka Suara Terkait Soal Pemecatan Dirinya dari Ketua PWNU Jatim

PBHI mencatat berbagai peristiwa kemunduran demokrasi ini telah dimulai pascapemilu 2019. Mulai dari konsolidasi lawan Pemilu menjadi "sekutu", termasuk partai lawan untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan mengkooptasi lembaga negara.

PBHI menyebut ada upaya pembuatan skenario yang sangat rapi untuk memundurkan demokrasi di Indonesia. Mulai dari isu perpanjangan jabatan presiden tiga periode, penempatan penjabat daerah dari unsur TNI, POLRI hingga "incumbent" di belakang layar.

Situasi penghormatan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam 9 tahun terakhir mengalami penurunan yang amat sangat drastis. Bahkan sudah berada dalam situasi krisis.

Bisa dilihat dari pengabaian tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sampai sekarang belum kunjung dituntaskan secara berkeadilan dan bermartabat.

Koalisi melihat kondisi kemunduran demokrasi, kebebasan, dan HAM tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan Jokowi sejak awal pemerintahannya yang memprioritaskan pembangunan ekonomi berorientasi pertumbuhan. 

Model pembangunan ini memberi ruang pada investasi modal asing dan tidak berpihak pada rakyat. Hal ini tercermin dari proyek nasional dan berbagai pembangunan infrastruktur yang meminggirkan hak-hak rakyat.

BACA JUGA:

• Moeldoko Ajak Warga Papua Kondusif: Lepas Mendiang Lukas Enembe dengan Doa yang Baik
• 10 Rekomendasi Tempat Perayaan Tahun Baru 2024 Di Bekasi, Meriah dengan Pesta Kembang Api!
• Polda Metro Jaya Bakal Ungkap Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Firli Bahuri

Rakyat akan melaksanakan fungsi kontrol otentik yang dibutuhkan agar ekosistem demokrasi Indonesia membaik dan kembali ke jalur konsolidasi demokrasi yang seharusnya.

Generasi muda harus melakukan kampanye aktif menyelamatkan demokrasi dan mensosialisasikan setiap hari bahaya dinasti politik dan ancamannya bagi demokrasi.

Sumber: