DPR AS Buka Penyelidikan Resmi Pemakzulan Terhadap Joe Biden: Ingin Digulingkan!

Presiden Biden sendiri merespons dengan menuduh Partai Republik mengalihkan fokus dari isu-isu penting dan mencoba mendapatkan keuntungan politik. 

Dia menilai serangan tersebut sebagai upaya untuk merusak reputasinya yang mencalonkan diri kembali pada tahun 2024.

Partai Republik, bagaimanapun, memandang pemungutan suara sebagai langkah penting untuk mengesahkan penyelidikan terhadap Hunter Biden. 

Mereka berpendapat bahwa presiden menolak panggilan pengadilan yang sah, dan hasil pemungutan suara ini memperkuat posisi mereka dalam menegakkan panggilan pengadilan di sidang. 

Hunter Biden, seorang pengacara lulusan Yale dan mantan pelobi yang bertransformasi menjadi seniman, mendapati dirinya sebagai pusat teori konspirasi sayap kanan dan investigasi media yang intens. 

Meskipun mengakui perjalanan pribadinya yang kacau, termasuk pertarungan melawan alkoholisme dan kecanduan kokain, Hunter menegaskan bahwa ayahnya, Joe Biden, tidak terlibat secara finansial dalam bisnisnya.

BACA JUGA:

• Ini 10 Negara Tolak Gencatan Senjata Israel - Palestina di PBB, Ada Negara Tetangga Lho!
• Hari-hari Memalukan Israel! Brigade Al Qassam dan Al Quds Serang Militer Zionis dengan Peluru Tandom

Dalam pernyataannya di Washington, Hunter menyampaikan ketidakpuasannya terhadap investigasi yang dipimpin oleh Partai Republik, yang diawali oleh upaya Donald Trump untuk membatalkan hasil pemilu 2020. 

Meskipun Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer, menuduh bahwa penyelidikan telah menyoroti bagaimana Joe Biden mendapatkan keuntungan dari keluarganya, para ahli yang diwawancarai selama persidangan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung pemakzulan Biden.

Polarisasi politik dan serangan terhadap Hunter menciptakan naratif kompleks, menyoroti tantangan dalam memisahkan fakta dari opini dalam lingkungan politik yang terus terkoyak.

Partai Demokrat menegaskan bahwa tidak ada bukti keterlibatan Presiden Biden dalam kesalahan apapun, seperti yang diutarakan oleh Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries. 

Sementara itu, Partai Republik berpendapat bahwa melalui penyelidikan menyeluruh, mereka dapat menemukan kekuatan hukum baru untuk mendukung klaim mereka.

Ketua DPR Mike Johnson menekankan perlunya jawaban dari rakyat Amerika, dan hal ini diungkapkan melalui platform X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. 

BACA JUGA:

• Pasukan Houthi Yaman Ngamuk : Jika Gaza Tak Terima Bantuan, Semua Kapal Rute Israel Akan Jadi Sasaran
• Ini Alasan AS Veto Resolusi Gencatan Senjata Israel - Palestina, Menlu Retno : Indonesia Tidak Akan Menyerah

Dalam konteks hukum, Konstitusi AS menetapkan bahwa Kongres dapat memberhentikan seorang presiden atas "pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya."

Sumber: