Anies Singgung Milenial yang Jadi Cawapres pada Debat Capres 2024 Perdana, Sebut Hukum Sudah Bengkok

Anies Singgung Milenial yang Jadi Cawapres pada Debat Capres 2024 Perdana, Sebut Hukum Sudah Bengkok

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik kondisi hukum Indonesia dalam debat Capres 2024 perdana.

Menurut Anies Baswedan, hukum di Indonesia dinilai tidak lagi lurus, melainkan sudah bengkok akibat campur tangan kekuasaan. 

Dalam negara hukum, Anies Baswedan menekankan bahwa hukum seharusnya diatur berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, bukan kepentingan penguasa.

Anies juga menyoroti aturan hukum yang, menurutnya, dapat diatur oleh kekuasaan untuk memungkinkan seorang milenial menjadi calon wakil presiden (Cawapres). 

"Ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, dalam negara kekuasaan hukum diatur penguasa," ucap Anies dalam debat Pilpres di kantor KPU RI, Selasa, 12 Desember 2023.

BACA JUGA:

Hal ini diungkapkan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 perdana di Kantor Pemilihan Umum (KPU).

Meskipun tidak menyebutkan secara langsung, Anies merujuk pada Gibran Rakabuming Raka, seorang milenial berusia 36 tahun yang menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pendukungnya.

Anies mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi para milenial dan generasi Z yang peduli pada isu-isu bangsa, terutama mereka yang termarjinalkan. 

"Hari ini ada satu orang milenial bisa jadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa yang termarjinalkan," ucap Anies Baswedan.

Anies menyoroti dampak kekerasan dan hambatan yang dihadapi para kritikus pemerintah, menekankan perlunya perubahan dalam kondisi hukum untuk melindungi yang lemah.

Dalam pandangan Anies, perubahan tersebut mencakup tegaknya hukum dengan prinsip keadilan, bukan hanya sebagai alat kekuasaan. 

BACA JUGA:

Debat tersebut menjadi panggung bagi tiga kandidat capres, termasuk Anies, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, untuk menyampaikan pandangan mereka tentang pemerintahan, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, demokrasi, layanan publik, dan kerukunan warga. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: