Komisi IV DPR RI Bakal Sidak Pagar Laut di Perairan Tangerang Hari Ini, Dipimpin Titiek Soeharto

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID -  Jajaran Komisi IV DPR RI hari ini melakukan sidak ke lokasi pagar laut di di perairan Tangerang, Banten pada hari ini, Rabu, 22 Januari 2025.

Sidak dilakukan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, jajaran Komisi IV DPR RI berangkat meninjau lokasi pagar laut sejak pukul 08.00 WIB. Tampak ikut serta, di antaranya Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.

“Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangan video yang diterima awak media, Rabu, 22 Januari 2025.

Diketahui, sebelumnya, Titiek mengatakan pihaknya akan melakukan sidak ke lokasi pagar laut pada Kamis besok, Sebab, menurutnya bahwa DPR baru akan menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas pagar laut di Tangerang, Banten, Rabu hari ini.

"Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok," kata Titiek, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurut Titiek, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.

BACA JUGA:Ternyata Pagar Laut Punya Sertifikat HGB, Ini Dia Daftar Para Pemiliknya

BACA JUGA:Pagar Laut Dibongkar TNI AL, Menteri KKP: Jangan Gitu Dong, Tunggu Dulu Sampai Ketahuan Siapa Pemiliknya

"Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separoh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya," ujarnya.

Selain bakal mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rapat nantinya, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.

"Itu kami akan cek lagi kebenarannya, kami akan turunkan (tim ke lapangan)," kata Titiek. (Anisha Aprilia)