JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Perda Bangunan Gedung sudah disahkan sejak tahun 2022 sayangnya terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dulu disebut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ternyata masih kurang tersosialisasikan. Sehingga masyarakat yang mengajukan PBG masih rendah.
“Banyak warga yang beranggapan daripada susah bikin PBG mending bangun duluan saja lah,” ujar Juniarso Ridwan di Balaikota, Rabu (16/10/2024).
Selain itu sejak diberlakukan perda ini petugas yang berhak melakukan pengawasan ternyata di lapangan hampir tidak ada. Pasalnya, penilik bangunan gedung di organisasi perangkat daerah (OPD) belum ada yang dilakukan pelatihan.
“Seharusnya perlu ada pelatihan semacam bimtek, disiapkan. Jadi yang melakukan pengawasan itu istilahnya penilik bangunan gedung. Sekarang hanya sporadis, tidak ada tindakan yang optimal,” keluhnya.
Karenanya politisi Golkar ini meminta pemerintah kota agar lebih maksimal lagi melakukan sosialisi dan edukasi perda PBG ini.
Juniarso juga menyayangkan Pemkot Kota Bandung terkhusus Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang belum menyusun big data tentang perijinan bangunan.
BACA JUGA: Anggota DPRD Kota Bandung H Iman Lestariyono Beberkan Kendala Soal PERDA Nomor 4 Tahun 2020
“Selain pengajuan masyarakat rendah, big data perijinan pun belum ada. Ini karena respon pemda-nya kurang, jadi big data tentang sebaran bangunan, jumlah bangunan itu berapa persen yang berijin ini belum ada. Perlu disusun big data oleh cipta bintar, karenanya pelanggar merasa bebas,”imbuhnya.
Lebih jauh Juniarso pun menyampaikan bahwa Pemkot Bandung belum memiliki auditor bangunan.
“Jadi seperti ini ada orang membangun dari sisi kontruksi aman tidak? Tidak bisa dipastikan, jadi hanya secara visual saja terlihat, tapi bagaimana keamanannya, kontruksinya, apakah penulangan-nya sudah benar, pembetonan-nya sudah benar, pembuatan pondasi sudah benar, ini belum ada,” ungkapnya.
“Seharusanya ada, untuk bangunan gedung yang besar memang ada tim penilai bangunan, ada tim ada arsiteknya, kontruksi tapi untuk yang kecil seperti pemukiman yang menyebar ini belum ada,” tuturnya.
Padahal kehadiran auditor sendiri berdasarkan amanat menteri PUPR no 15 tahun 2018, mengenai penilik bangunan atau building inspektur.
Alasan dibuatkan perda PBG itu sendiri guna memberikan kepastian hukum, legalitas bangunan terjamin, kenyamanan, ketenangan, dan keamanannya bagi pemilik gedung, sehingga betul-betul terjamin oleh pemerintah.
Tetapi masalahnya ini peraturan baru di masyarakat sehingga perlu ada sosialisasi yang lebih intensif. IMB atau PBG ini lebih pada persetujuan artinya inisiatif masyarakat.