JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Viral di media sosial, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengundang haul ibundanya ke-2 dan tasyakuran ke kepala desa dan RT di Banten menggunakan kop surat kementerian.
Hal tersebut lantas dikritik Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD.
Dalam sebuah unggahan di akun X, Mahfud MD memperlihatkan undangan berkop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berisi permintaan seluruh kepala desa hadir ke acara Tasyakuran dan Hari Santri.
"Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes," kata Mahfud dalam akun X nya, seperti dikutip, Selasa, 22 Oktober 2024.
BACA JUGA:
Sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, Mahfud pun meminta Yandri untuk lebih berhati-hati menggunakan jabatan menteri.
Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2. pic.twitter.com/2J7U8LsjOx
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 21, 2024
Menurutnya, jabatan publik tak seharusnya digunakan untuk urusan pribadi.
"Kalau benar ada surat itu maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, termasuk ponpes dan ormas sekali pun. Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," sambung mantan calon wakil presiden tersebut.(anisha)