JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan analisa awal terhadap bocornya 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Diungkapkannya berdasarkan hasil analisa BSSN bahwa sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli.
"Kita juga saat ini kerja sama dengan BSSN itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP, analisa sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli," ujar Hadi dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin, 23 September 2024.
Meski demikian, Hadi mengatakan, pemerintah akan melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan keamanan data.
"Minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSSN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait kebocoran ini," katanya.
BACA JUGA:
- Buntut 6 Juta Data NPWP Bocor, DPR Panggil Menkominfo dan Menko Polhukam
- DJP Bantah Soal Adanya Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Begini Penjelasannya
Diketahui, dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya.
Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(anisha)