JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Komisi II DPR RI resmi menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024.
DPR menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Dalam PKPU tersebut mengakomodasi 2 putusan MK terkait Pilkada yaitu ambang batas usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan pilkada.
Keputusan tersebut diputuskan usai rapat bersama KPU dan pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tito Karnavian, dan DKPP.
BACA JUGA:
- Bicara Pilkada, Presiden Terpilih Prabowo: Jangan Mau Diadudomba
- Bukan Senin Tapi Hari Ini, Komisi II DPR Rapat Putuskan Revisi PKPU Pilkada
"Draf PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir tidak ada kurang tidak ada lebih dari putusan MK nomor 60 dan 70. Apa bisa kita setujui?," tanya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di ruang rapat, Minggu, 25 Agustus 2024.
"Setuju," jawab peserta sidang.
Keputusan ini juga telah disetujui oleh DKPP.
Diketahui, Komisi II DPR RI mempercepat rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengesahan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) terkait Pilkada 2024 menjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Sedianya rapat akan bergulir pada Senin, 26 Agustus 2024.
"Saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah sudah konsultasi ke pimpinan DPR dan pemerintah rapat hari Senin (26 Agustus) kami majukan besok, 25 Agustus 2024, pukul 10.00," kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Sabtu, 24 Agustus 2024.
BACA JUGA:
- KPU Pastikan Ikuti Putusan MK Soal Pilkada
- Kawal Putusan MK! Usai DPR, Kini Giliran Gedung KPU Digeruduk Mahasiswa
Ia memastikan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan KPU"Saya mengambil inisiatif dan alhamdulillah sudah konsultasi ke pimpinan DPR dan pemerintah rapat hari Senin, 26 Agustus, kami majukan besok, 25 Agustus, pukul 10.00," kata dia.
"Saya sudah minta izin pimpinan DPR, proses suratnya sudah berjalan, Mendagri Mensesneg, agar kita semua punya kepastian, tidak ada lagi salah sangka, tidak negatif thinking. Jadi, insyaallah besok pukul 10 pagi di DPR RI ruang rapat komisi II, kita akan putuskan bahwa revisi PKPU Nomor 8, bulat-bulat isinya mengikuti putusan MK Nomor 60 dan 70," ujarnya.
"Saya sudah minta izin pimpinan DPR, proses suratnya sudah berjalan, Mendagri Mensesneg, agar kita semua punya kepastian, tidak ada lagi salah sangka, tidak negatif thinking. Jadi, insyaallah besok pukul 10 pagi di DPR RI ruang rapat komisi II, kita akan putuskan bahwa revisi PKPU Nomor 8, bulat-bulat isinya mengikuti putusan MK Nomor 60 dan 70," sambungnya.(anisha)