JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait demo sopir Jaklingko di depan Balaikota Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024.
Heru Budi mengatakan, dirinya sudah meminta kepada kepala dinas perhubungan (Kadishub) untuk melakukan evaluasi terkait hal tersebut.
"Mengerjakan target kilometernya? Saya tanya dulu, nanti suruh evaluasi Kepala Dinas Perhubungan," ujarnya kepada awak media.
Kendati demikian, Heru Budi mengaku sudah berbicara dengan pihak Transjakarta dan Dishub Jakarta untuk memetakan permasalahan yang ada.
"Sudah saya minta ditangani," tuturnya.
Orang nomor satu di Jakarta saat ini menyampaikan, ada beberapa laporan kepada dirinya soal pemalsuan dokumen. Namun, Heru Budi enggan menjelaskan lebih lanjut soal dokumen apa yang dimaksud itu.
BACA JUGA:
- Daftar 29 Rute JakLingko yang Tak Beroperasi Hari Ini 30 Juli 2024, Imbas Demo Sopir di Balaikota
- Fakta-fakta Siswi SMAN 61 Jakarta Hilang, Kabur Naik Jaklingko hingga Ditemukan Menginap di Masjid
"Saya sudah minta Pak Kadis untuk ketemu, ada beberapa laporan kepada saya ada pemalsuan dokumen, nanti saya akan laporkan ke polisi," imbuhnya.
Adapun gaji sopir Jaklingko itu diketahui berdasarkan hitungan kilometer atau jarak tempuh. Sehingga banyak para sopir yang ugal-ugalan karena mengejar jarak tempuh.
"Saya nggak tahu kalau per kilometer kan udah bagus ya, kenapa harus begitu. Kecuali kalau harus perorangan, misalnya satu mobil masih kurang penuh itu boleh," tukasnya.
Sebagai informasi, sebanyak 29 rute Mikrotrans tidak beroperasi pada hari ini akibat para sopir armada yang tergabung dalam sistem JakLingko melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024.
Para sopir Mikrotrans itu berunjuk rasa dengan tuntutan meminta transparansi kepada PT Transjakarta atas proses pengadaan Mikrotrans sebagai pengganti armada reguler. Seperti Metromini dan angkot untuk para operator yang sudah bermitra.
Para operator Mikrotrans itu juga menuntut Transjakarta mengabulkan penawaran besaran rupiah per kilometer yang dibayar kepada mereka.
(Candra Pratama).