JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Ombudsman RI yang menemukan kecurangan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Kecurangan yang ditemukan Ombudsman salah satunya yaitu pemalsuan domisili, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP.
Menanggapi adanya kecurangan dalam penyelenggaran PPDB 2024, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung bereaksi.
Heru Budi mengatakan, bahwa dokumen pemalsuan itu belum ditemukan di PPDB Jakarta 2024.
Meski begitu, pihakanya akan meminta instansi terkait untuk mengatasinya jika ditemukan pemalsuan tersebut.
"Itu kan dari KTP-nya ya, di Jakarta mudah-mudahan tidak ada, kalau pemalsuan itu silakan ranah lain kan," ujar Heru di Balai Rakyat Pesanggrahan, Bintaro, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juli 2024.
BACA JUGA:
Orang nomor satu di Jakarta saat ini beranggapan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih memprioritaskan terkait memfasilitasi para peserta PPDB yang pindah domisili secara sah.
"Tapi yang terpenting adalah Pemda DKI bisa memfasilitas semuanya. Misalnya perpindahan anak, orangtuanya di Bekasi, anaknya dititipin ke saudaranya, secara aturan itu sah saja," tuturnya.
Heru menambahkan, terkait perpindahan domisili tersebut sebetulnya tidak bermasalah. Namun faktor itu berdampak pada keterbatasan bangku sekolah di Jakarta.
"Dari hal kependudukan tidak ada masalah kan, tapi dari hal penyediaan sekolah, kalau seperti itu banyak kan jadi masalah di Jakarta," imbuhnya.
Mantan walikota Jakarta Utara itu menyampaikan, para peserta didik yang pindah domisili ke Jakarta diakibatkan kualitas sekolah di Jakarta lebih baik dibandingkan dengan di daerahnya.
BACA JUGA:
"Kenapa dia mau sekolah di Jakarta karena kualitas di luar Jakarta menurut mereka yang pindah ke Jakarta nitip anak-anaknya itu ya ingin mendapatkan kualitas," katanya.
Kendati demikian, Heru menyarankan, agar para pemerintah daerah terutama di sekitar wilayah Jakarta dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah yang berkualitas.
"Maka sebenarnya gampang saja, Bekasi misalnya 5-6 SD yang bagus, SMP dan SMA bangun kualitas bagus, Tangerang gitu, cukup, mungkin tahun 2025 masing-masing 5, tahun 2026 bangun lagi bisa," tukasnya.(candra)