JAKARTA,RADARPENA.CO.ID - Wacana penghapusan BBM Pertalite kini menjadi isu yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia.
Hal itu berawal dari pernyataan PT Pertamina (Persero) yang mengusulkan agar subsidi Pertalite dialihkan menjadi Pertamax Green 95, yang notabenya jauh lebih mahal.
Walaupun baru sekedar wacana, rencana penghapusan Pertalite ini tidak ayal langsung menimbulkan kekhawatiran mengenai harga subsidi BBM, yang dikhawatirkan akan menjadi semakin mahal.
Menanggapi wacana ini, Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan kalau jika Pemerintah akan benar-benar menghapus Pertalite, maka dibutuhkan rencana yang bertahap dan tepat sasaran.
BACA JUGA:
- Jumlah Perusahaan yang Harus Tumbang di Jawa Barat, Disnakertrans: 'UMP/UMK Jadi Alasan'
- Besok Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polda Metro Jaya, Ini Kasus yang Diduga Membelitnya
"Saya kira rencana ini lebih baik dilakukan secara bertahap dan berhati - hati. Mulai dari pendekatan, perbaikan sistem, kemudian sasaran. Sehingga pengaruh dari hilangnya Pertalite itu bisa diantisipasi dan yang harusnya berhak dapat subsidi ini gak tenggelam dalam kemiskinan," Jelas Tauhid saat dihubungi oleh Disway pada Senin (03/06).
Tauhid juga menambahkan bahwa rencana penghapusan Pertalite ini juga harus bisa menjangkau masyarakat luas, terutama bagi mereka yang berhak mendapatkan subsidi BBM
"Kalaupun beneran dihapus, jangan sampe yang berhak dapet subsidi BBM malah jadi gak dapet," Tambah Tauhid.
Sementara itu menurut Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman, memang ada rencana dari Pertamina untuk menyalurkan jenis BBM baru, namun rencana tersebut baru akan berjalan dalam beberapa tahun ke depan.
Jenis BBM baru tersebut merupakan bensin dengan bauran etanol hingga 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP).
Hingga saat ini, rencana penghapusan Pertalite ini masih belum diketahui oleh pihak BPH Migas. Saleh juga menambahkan bahwa saat ini Pertalite masih merupakan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
"Mungkin perlu persiapan ya, termasuk infrastruktur di Pertamina, di SPBU, juga kajian tentang harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat dan perkembangan ekonomi. Kita tunggu selanjutnya kebijakan pemerintah," Ujar Saleh dalam keterangannya pada Jumat (24/05).
(Bianca Chairunisa).