JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Sebelumnya, diketahui, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari posisi Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina (Persero).
Di dukung dengn Surat bernomor 015/S/DK/2024 perihal Tanda Penyerahan Surat Pengunduran Diri dan Laporan Pertanggungjawaban sebagai Komisaris Utama PT Pertamina kepada Menteri BUMN Erick Thohir telah diserahkan Jumat (2/2)k kemarin.
Erick Thohir yang merupakan menteri BUMN, memastikan, mundurnya Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina tidak akan menghambat kerja perusahaan minyak negara tersebut.
"Saya percaya kinerja Pertamina itu baik karena direksi komisaris dan karyawan bersatu untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi, ini bukan kerja individu bukan karena kerja tim di tempat saya," kata Erick, Minggu 4 Februari 2024 yang dilasnir dari bebrpa sumber.
Selanjuntya, Menurut ia, mundurnya Ahok yang disinyalir karena pilihan politik merupakan bagian dari kebebasan demokrasi.
BACA JUGA:Menteri PANRB: Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara Harus Selektif dan Berbasis Digital
BACA JUGA:Luhut Beri Pesan Menohok soal Isu Menteri Mundur dari Kabinet Jokowi: Silahkan Saja!
Erick tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran semua orang berhak memiliki pilihan untuk tetap mengabdi ataupun mundur dari jabatan di BUMN.
Tak hanya Ahok, ia pun mencontohkan beberapa tokoh yang akhirnya memilih mundur dari kursi petinggi di perusahaan BUMN lantaran pilihan politik.
"Ada juga komisaris BSI, Arief Rosyid, mundur ya pilihan. bukan salah dan benar tapi ini era demokrasi yang harus kita hargai," kata dia.
Ia sendiri tidak mengikuti jejak anak buahnya untuk mundur dari jabatan Menteri BUMN. Dia lebih memilih menunaikan tugasnya hingga akhir.
"Kalau saya loyal kepada pak Jokowi saya kerja keras sampai saya selesai" kata dia.
BACA JUGA:Bawaslu Surati Jokowi Terkait Batasan Kampanye Presiden dan Menteri di Pemilu Pilpres 2024
BACA JUGA:KPU: Presiden dan Menteri Wajib Cuti untuk Kampanye Tanpa Fasilitas Negara
FYI, mundurnya beberapa nama besar dari jabatan di pemerintahan tidak hanya dialami di internal BUMN melainkan jajaran kabinet.
Calon wakil presiden, Mahfud MD, mengundurkan diri dari kursi menteri koordinator bidang politik, hukum dan HAM.