Terendus kejanggalan transaksi di rekening para calon tetapi RKDK malah landai. Hal ini dianggap kurang wajar.
Menurut PPATK selain dengan individunya yang menjadi calon di pemilu 2024, ada dugaan dengan keterkaitan dengan sejumlah partai politik (parpol).
Namun sayangnya Ivan enggan membeberkan partai politik mana saja yang diduga terkait dalam transaksi mencurigakan ini.
"Kita udah kirim surat ke KPU dan Bawaslu. Sudah kita sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar kan." ucapnya.
Perlu diketahui merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
PPATK sendiri memiliki wewenang hingga menghentikan transaksi jika sudah masuk proses analisis kalau ada ditemukan dugaan korupsi dan pencucian uang.
PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
PPATK dan KPK secara garis besar merupakan lembaga yang sama secara fungsional, yakni sama-sama bertugas untuk memberantas dan mencegah tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan
Namun fungsi dari masing-masing lembaga ini berbeda, dimana PPATK sebagai lembaga yang menangani tindak pidana pencucian uang sedangkan KPK sebagai lembaga yang menangani tindak pidana korupsi