Kelompok bantuan dan advokasi, serta para pengungsi, menganggap peningkatan jumlah tersebut karena oleh kondisi yang semakin buruk di kamp-kamp dan memudarnya harapan bahwa warga Rohingya akan kembali dengan selamat ke Myanmar dalam waktu dekat.
BACA JUGA:
- Mahfud MD Minta Bakamla Patroli Cegah Pengungsi Rohingya Masuk Indonesia
- Forkopimda Sabang Minta UNHCR Segera Pindahkan Pengungsi Rohingya dari Pulau Weh
Myanmar pada umumnya menolak kewarganegaraan Rohingya dan memicu perang saudara di seluruh negeri akibat kudeta militer pada tahun 2021.
Sementara itu, di kamp-kamp yang tertutup di wilayah timur Bangladesh, para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan.
Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai voucher bulanan di kamp-kamp pada bulan Juni, untuk kedua kalinya tahun ini, menjadi rata-rata US$8 per orang. Mereka menyalahkan kurangnya dukungan donor.
Pemerintah Indonesia akan Memulangkan Pengungsi Rohingya
Pemerintah Indonesia mencatat jumlah pengungsi Rohingya hingga saat ini mencapai 1.487 orang dan diperkirakan akan terus bertambah lantaran gelombang pengungsi terus berdatangan. Mereka ditempatkan di penampungan sementara di Aceh, Medan, dan Pekanbaru.
BACA JUGA:
- Pemerintah Indonesia Berencana Memulangkan Pengungsi Rohingya di Aceh ke Negara Asal, Ini Komentar Peneliti ASEAN
- Rohingya, Dulu Diterima Kini Ditolak Masyarakat Aceh, Awal Mulanya Begini
Hanya saja, kata Menkopolhukam Mahfud MD, sikap pemerintah yang menerima para pengungsi ini membuat pemda kewalahan dan memicu penolakan.
Adapun penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan katanya sudah penuh dan kehabisan dana. Itu mengapa pemerintah, sambungnya, akan mencari solusi. Salah satunya mengembalikan mereka ke negara asal.
"Kami rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Karena ada perwakilannya yang mengurus pengungsi itu," ujar Mahfud MD di Bekasi, Jawa Barat.
Dia juga menyinggung bahwa Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi.Sehingga pemerintah bisa saja menolak mereka.
"Tapi kan kita punya perikemanusiaan," ucap Mahfud MD.
Menanggapi rencana pemerintah itu, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, berkata selama ini pihaknya sudah berkoordinasi erat dengan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi.
Selama bertahun-tahun, katanya, Indonesia telah menjalankan tradisi kemanusiaan dengan menerima mereka. Mitra berharap masih bisa
"Melihat semangat solidaritas dan kemanusiaan yang sama kuatnya di saat ini maupun di kemudian hari," ucapnya.