Kurang Siswa, PGRI Curhat ke Dewan

BANDUNG -  Kurang siswa Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia (SMP PGRI) II berkeluh kesah ke anggota DPRD Kota Bandung saat melakukan kunjungan ke sekolah.

Kepala Sekolah SMP PGRI II Edi Suwanto mengatakan pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun 2023 ini pihaknya hanya menerima 93 siswa atau 3 rombongan belajar.

Dan untuk Rawan Meneruskan Pendidikan (RMP) dari kuota 67 terseleksi 6 orang, itu pun yang 2 orang mengundurkan diri karena masih bisa masuk ke SMP negeri, sehingga jumlah yang sekolah sekitar 4 orang.

Sementara untuk yang 16 orang RMP kata Edi, mereka masuk secara offline atau mandiri langsung ke sekolah.

"Sejak zonasi sudah 4 tahun ini pendaftar ke sekolah kami menurun. Dan untuk RMP kami minta bukan hanya dari kecamatan dan kelurahan tetapi juga dari surat pernyataan dari kemensos," tegas Edi.

Selain PGRI kata Edi SMP Taman Siswa pun hanya menerima 9 siswa dan 3 SMP swasta lainnya gulung tikar.

Bukan hanya PPDB yang ia masalahkan, perpindahan guru honorer dari swasta ke negeri pun sangat ia sayangkan.

"Soal honor peningkatan mutu honorer kita sempat dapat Rp 1,5 juta perbulan sekarang Rp 500 ribu. Harapan kami dikembalikan saja ke NEM daripada Zonasi ini banyak kecurangan," ucapnya.

Mendangar itu anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Heri Hermawan, membenarkan banyak keluhan yang disampaikan terkait kekurangan siswa tersebut.

"Pertama memang ada persoalan dengan PPBD khususnya terkait dengan adanya kekurangan siswa di beberapa sekolah akibat negeri mainded," ucap politisi partai Nasional Demokrat usai meninjau SMP PGRI II di Ciumbuleuit, Kamis (3/8/2023).

Padahal sekolah swasta itu tidak bisa ditinggalkan malah kata Heri sekolah swasta harus didorong agar kualitas guru dan fasilitasnya bisa ditingkatkan.

Heri pun menghimbau agar masyarakat diedukasi agar beranggapan sekolah di swasta bukan kekurangan.

"Sekolah swasta juga kan kualitas, infrastruktur sudah bagus. Dan ini memang harus dilakukan upaya lebih keras. Hasil temuan di lapangan harus ada rapat di internal komisi d merespon hal-hal kebijakan dibidang pendidikan ini. Hasil godokan, OPD dan Disdik pun harus evaluasi sekolah karena banyak swasta yang gulung tikar bangkrut supaya diperhatikan," ungkapnya.