"Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk," kata Hasto.
Menurut Hasto, kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditranformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Karena celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035.
BACA JUGA:BKKBN Fokuskan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2023 di 13.263 Desa
Terkait stunting Kepala BKKBN menambahkan, “Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat stunting.”
Menurutnya BKKBN melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 (RAN Pasti), telah menterjemahkan lima pilar Stranas dan disempurnakan dengan; Penyediaan data keluarga berisiko stunting, Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pendampingan calon pengantin, Surveilans keluarga dan Audit Kasus Stunting.
Satyalencana Wira Karya
Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional itu juga Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberikan tanda jasa Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya kepada para kepala daerah.
BACA JUGA:Pemerintah Resmi Cabut Status Pandemi Covid-19, Jokowi: Kita Masuk Masa Endemi
Satyalencana Pembangunan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Sedangkan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lainnya.
Hadir dalam Puncak peringatan Harganas ke-30 tahun 2023, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Riyco Amehza Daniel, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Bupati Banyuasin Askolani, serta walikota dan bupati seluruh Indonesia.***