Soal Program Makan Bergizi Gratis, Celios Nilai Pemerintah Terlalu Tergesa-gesa

JAKARTA, RADARPENA.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka dinilai terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Bahkan, pemerintah juga telah menganggarkan dana sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025.

Hal itu disampaikan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. Dia mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk menjalankan program tersebut jangan menelan mentah-mentah program dari luar.

"Ketergesaan dalam pelaksanaan tanpa kajian mendalam berpotensi membuang sumber daya yang sudah terbatas. Selain itu, meniru mentah-mentah program serupa dari negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi lokal Indonesia bisa menjadi jebakan besar," kata Wahyudi, Rabu 1 Januari 2025.

Menurut dia, Indonesia itu memiliki tantangan unik, mulai dari wilayah geografis yang luas, infrastruktur yang belum merata, hingga ruang fiskal yang terbatas. Jika program ini tidak dirancang dengan hati-hati, risiko kegagalan implementasi sangat tinggi.

"Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi ketidakefisienan anggaran akibat distribusi rantai pasok yang terlalu panjang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi, kualitas makanan yang dipertanyakan, serta penghambatan keberlanjutan program," terangnya.

Selain ini, kata dia, kekhawatiran lain muncul terkait transparansi pengelolaan anggaran. Risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan program ini menjadi perhatian serius. 

Banyak yang mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang terkait praktik-praktik korupsi yang merugikan negara. “Jangan sampai program MBG menjadi proyek prestise yang hanya menguntungkan pihak tertentu," pungkasnya.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Walaupun anggaran besar telah dialokasikan, pelaksanaan program ini dianggap akan menghadapi banyak tantangan.

"Saat ini, pemerintah sedang menjalankan uji coba untuk menentukan model implementasi yang paling efektif. Namun, tampaknya masih ada kebingungan dalam menetapkan strategi yang tepat," kata Wahyudi.

(Sab)

Sumber: