BPJS Kesehatan Benarkan Kepesertaan Harvey Moeis dan Sandra Dewi: Syaratnya Gak Harus Fakir Miskin

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - BPJS Kesehatan membenarkan bahwa Harvey Moeis dan Sandra Dewi tercatat sebagai kepesertaan yang mendapat iuran pemerintah.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizkky Anugerah menjelaskan bahwa Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen PBPU pemda dari Pemprov Jakarta. Nomenklatur lama disebutnya PBI APBD Pemprov DKI Jakarta," ungkap Rizzky Anugrah, Minggu 29 Desmeber 2024.

Lebih lanjut, Rizkky Anugerah menjelaskan bahwa segmen yang tercatat pada Harvey Moeis dan Sandra Dewi PBPU Pemda berbeda dengan PBI-Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan pesertanya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

BACA JUGA:

• Janji Tak Akan Korupsi Saat Jabat Jadi Anggota DPR, Verrel Bramasta: Takut Hisab di Akhirat!
• Jadi Korban Penipuan Pinjaman Fico Fachriza, Nikita Willy Beber Bukti
• Inspirasi: Perjuangan Roger Danuarta Dapatkan Restu Ortu Cut Meyriska

Pada segmen PBPU Pemda, kata Rizkky Anugerah, pesertanya dibiayai oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3.

Oleh karenanya, untuk peserta seperti Harvey Moeis dan Sandra Dewi persyaratannya bukan masyarakat tidak mampu melainkan hak seluruh penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

"Pada segmen ini, persyaratannya tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu, melainkan seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN dan bersedia diberikan hak kelas 3,” kata Rizzky.

Diterangkan lebih lanjut, pihaknya tidak bisa secara sepihak memutus keanggotaan peserta  BPJS dari segmen PBI APBD Pemprov atau kota dan kabupaten. 

"Ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov Jakarta terhadap penduduknya untuk Universal Health Coverage (UHC) sehingga seluruh penduduk dijamin bagi yang belum dapat jaminan kesehatan dalam Program JKN dan itu kewenangan pemprov (memutus kepesertaan BPJS Kesehatan)," pungkasnya. 

Hasyim Ashari

Sumber: