Misteri Penerapan Darurat Militer, Sudah Amankah Korsel?

Misteri Penerapan Darurat Militer, Sudah Amankah Korsel?

Presiden Korea Selatan kala umumkan darurat militer--

Radarpena.disway.id,Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol membuat kehebohan pada Selasa (03/12) malam ketika tiba-tiba mengumumkan darurat militer di Korsel untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.

Keputusan drastis Yoon Suk-yeol—yang diumumkan melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB)—menyebutkan terdapat 

"kekuatan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara.

Namun belakangan terungkap bahwa keputusan itu tidak didorong oleh ancaman eksternal tetapi oleh situasi politik internal.

Keputusan Yoon sontak mendorong ribuan orang untuk berkumpul di depan parlemen sebagai bentuk protes, sementara anggota parlemen dari kubu oposisi bergegas ke gedung tersebut guna mendorong pemungutan suara darurat demi mencabut keputusan presiden.

 

Mengapa presiden Korsel mengumumkan darurat militer?

Para pengamat mengatakan Presiden Yoon telah bertindak seperti presiden yang sedang terpojok.

Dalam pidatonya pada Selasa (03/12) malam, Yoon memaparkan upaya oposisi untuk melemahkan pemerintahannya. Dia kemudian mengatakan bahwa dirinya mengumumkan darurat militer untuk "menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan".

BACA JUGA:Viral! Mahasiswi Cantik Kepergok Curi Skin Care Pakai Jas Almet

Dekrit darurat militer yang diumumkan Yoon untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan. Dalam waktu singkat, sejumlah serdadu dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen. Sejumlah helikopter bahkan terlihat mendarat di atap gedung tersebut.

Media lokal juga menampilkan tayangan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung parlemen, sementara staf gedung mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran.

Sekitar pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB), militer Korsel mengeluarkan aturan larangan protes dan aktivitas oleh parlemen serta kelompok politik, sekaligus menempatkan media di bawah kendali pemerintah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: