Paskibraka 2024: Kontroversi Lepas Hijab yang Menggemparkan

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Paskibraka 2024, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan simbol kebanggaan dan kebudayaan Indonesia, telah menjadi pusat perhatian karena kontroversi terkait lepas hijab.  Pada upacara pengukuhan di Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tidak ada satupun dari 76 anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab.

Hal ini telah menimbulkan kekecewaan dan polemik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan perempuan Muslim yang biasanya mengenakan hijab sebagai simbol keimanan dan identitas.

Paskibraka telah menjadi tradisi nasional Indonesia sejak 1945, dengan peran penting dalam mengibarkan bendera pusaka di upacara-upacara penting. Namun, pada tahun ini, kebijakan baru yang diterapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah mengubah aturan yang berlaku.

BPIP, yang sekarang bertanggung jawab atas pengelolaan Paskibraka, telah mewajibkan semua anggota Paskibraka perempuan untuk mencopot jilbab mereka.

 

BACA JUGA:

• Detik-detik Seorang Paskibraka Hampir Pingsan saat Kirab Bendera Pusaka di IKN
• Antisipasi Perubahan Cuaca di IKN, Calon Paskibraka Disuntik Vitamin

 

Ketidaksetujuan dari Kalangan Masyarakat

Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah, Moh Rachmat Syahrullah, mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan ini.

Menurutnya, tidak ada aturan pelarangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka putri sejak tahun 2022 hingga sekarang. Bahkan, 17 provinsi telah mengirimkan utusan yang menggunakan hijab ke tingkat nasional.

Rachmat menekankan bahwa kebijakan ini melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1 (ketuhanan yang maha esa) dan sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

 

Pernyataan dari Mantan Pembina Paskibraka

Irwan Indra, mantan pembina Paskibraka Nasional 2016-2021, juga mengecam kebijakan ini. Dalam postingan di akun Facebooknya, Irwan menanyakan apakah informasi tentang lepasnya jilbab oleh anggota Paskibraka putri benar dan tidak hoax.

Dia juga bertanya siapa yang memaksa dan apakah keinginan Presiden Joko Widodo. Irwan menekankan bahwa kebijakan ini tidak pernah diterapkan sebelumnya dan bahwa BPIP harus menjelaskan kebijakan ini kepada publik.

 

Dampak dan Reaksi

Kontroversi lepas hijab Paskibraka 2024 telah menimbulkan reaksi kuat di kalangan masyarakat. Banyak orang merasa bahwa kebijakan ini tidak adil dan melanggar hak-hak perempuan Muslim untuk mengenakan hijab.

 PPI Sulawesi Tengah bahkan mengeluarkan pernyataan sikap resmi untuk membuka mata stakeholder pengemban kebijakan tentang masalah ini.

Dalam kesimpulan, kontroversi lepas hijab Paskibraka 2024 menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak transparan dan tidak memperhatikan hak-hak individu dapat menimbulkan konflik sosial yang signifikan.

Perlu adanya komunikasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dalam mengelola tradisi nasional seperti Paskibraka.

 

Sumber: