Jelang Lebaran 2024, Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp50 Ribu di Lampung Utara

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Kepala Dinas Perdagangan Lampura (Lampung Utara) Hendri, mengaku pemerintah daerah berkomitmen akan menjaga ketersediaan barang bersubsidi.

Khususnya gas elpiji 3 kg, saat ini PT Pertamina telah menambah alokasi sebanyak 11.000 tabung untuk di salurkan di Lampung Utara.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Pertamina memperketat pengawasan ketersediaan elpiji 3 kilogram.

Monitoring itu untuk mengantisipasi adanya pangkalan-pangkalan nakal sehingga memicu terjadinya kelangkaan.

Hal ini dirasakan oleh warga di Kotabumi, Lampung Utara, yang mengaku resah melihat kondisi harga gas Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg) alias gas melon yang kian melejit.

BACA JUGA:

• Heru Budi: Bagi-bagi Sembako di Istana Merdeka Tidak Ada Kaitannya dengan Keributan di MK
• Update Harga Pangan 9 April 2024: Mayoritas Naik, Beras dan Daging Sapi Murni Turun Jelang Lebaran

Seperti sudah menjadi tradisi tahunan. Harga yang begitu mahal membuat masyarakat kurang mampu kian pusing di buat harga LPG 3 Kg.

Dari sebelumnya harga LPG 3 kg kisaran Rp 22 Ribu ribu naik menjadi Rp 40 ribu bahkan hingga mencapai kisaran Rp 50 ribu per 3 Kg.

"Saya kemarin beli LPG melon 3 Kg dapat harga Rp 40 ribu, tapi ada juga orang yang kemarin dapat harga sampai Rp 50 ribu," ujar Parida ( 53) , pada Senin, 8 April 2024.

Untuk menjamin ketersediaan barang tersebut, Pertamina pun menambah alokasi 11.000 tabung elpiji 3 kg untuk warga Lampung Utara.

“Kami terus koordinasi dengan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas elpiji. Alhamdulillah, mendapatkan tambahan 11.000 dari sebelumnya kuota 22.000,” ujar Hendri.

Pihaknya juga siap menampung aspirasi masyarakat jika mendapati pangkalan atau agen nakal yang menjual gas elpiji tidak sesuai HET.

Pihaknya juga akan menindak sesuai peraturan terhadap pangkalan yang menjual bukan pada pihak membutuhkan, seperti ASN dan pengusaha.

Dia juga berharap ada peran masyarakat dalam pengawasan. Sebab, monitoring dari Pemda terbilang terbatas.

Sumber: