Anies Baswedan Sindir Penegakan Hukum di Indonesia: Banyak Kepentingan Penguasa dan Tumpul ke Atas!

Anies Baswedan Sindir Penegakan Hukum di Indonesia: Banyak Kepentingan Penguasa dan Tumpul ke Atas!

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Debat capres perdana yang berlangsung Selasa, 12 Desember 2023 membuat ketiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo diuji kelayakan gagasannya.

Dalam debat ini, ketiga capres akan menyampaikan visi misinya terkait hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi. 

Apa saja visi misi mereka? Debat ketiga capres akan berlangsung di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (Jakpus). Debat bakal dimulai pada 19.00 WIB.

Tema debat capres pertama adalah 'Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi'. Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel dari TVRI.

BACA JUGA:

Dia mengungkapkan, saat ini tatanan hukum berjalan tidak tegak. Anies menegaskan, hukum harus ditempatkan sebagai rujukan utama rasa keadilan. Ini harus dipegang teguh pemegang kekuasan.

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Pilpres 2024. Anies menjanjikan menempatkan hukum untuk memastikan rasa keadilan dan memberikan kepastian kepada semua.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyinggung penegakan hukum yang di nilai tumpul saat ini. Menurutnya banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan.

"Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama. Untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua," katanya dalam dalam debat capres di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.

Namun, katanya, banyak aturan ditekuk, sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan. "Apakah ini akan diteruskan, tidak, ini harus dirubah ini, harus dikembalikan," ujarnya.

BACA JUGA:

Ia melanjutkan, belakangan ini tatanan pemerintahan tidak sesuai dengan prinsip hukum. "Karena itu kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: