SETARA Institute dan INFID Beri 7 Rekomendasi kepada Pemerintah untuk Kembangkan Sektor HAM

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - SETARA Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) telah menyampaikan tujuh rekomendasi penting kepada pemerintah guna mengembangkan sektor hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. 

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti perlunya akselerasi adopsi instrumen HAM internasional, seperti ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. 

Diskusi 'Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi' menegaskan urgensi presiden, termasuk pemimpin pasca-Pilpres 2024, untuk fokus pada penuntasan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. 

Halili menekankan perlunya percepatan penyelesaian yudisial terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk penuntasan kasus pembunuhan Munir. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi stagnasi dan penurunan sektor HAM yang terjadi selama dua periode kepemimpinan Jokowi.

Halili mendesak Presiden Jokowi untuk menciptakan warisan positif di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

BACA JUGA:

• Dinkes Tangsel Gencarkan Pemberantasan Nyamuk DBD hingga ke Rumah Tangga
• Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH Tahap ke-4 Serentak dari Kemensos

Menurutnya, sejumlah pelanggaran HAM terjadi dalam proyek tersebut, menyebabkan ketidakharmonisan antara pemerintah dan rakyat. 

Halili menekankan perlunya memasukkan HAM sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Dia menyarankan indikator yang presisi, berbasis hak asasi manusia, dan dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis. 

Kepemimpinan baru diharapkan memperkuat dukungan penganggaran untuk mengintegrasikan bisnis dan HAM, dengan fokus pada kesetaraan akses, terutama hak atas tanah, untuk mencegah pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

Kepemimpinan nasional baru memiliki tanggung jawab krusial untuk mengarahkan negara ke arah pembangunan yang inklusif. 

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, penting bagi mereka untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang atau identitas, merasakan kemajuan kesejahteraan secara adil. 

BACA JUGA:

• Situasi Gaza Terkini: AS Veto Resolusi PBB - Israel Makin Biadab! Pertempuran Menggila hingga Warga Ditelanjangi
• Warga Aceh Utara Dorong Kembali Kapal Pengungsi Rohingya ke Laut

Inklusivitas juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan, dengan penanganan yang efektif terhadap intoleransi, radikalisme, dan terorisme. 

Sumber: