Ramai Soal Politik Dinasti di Media Sosial, Berikut Pengertian Politik Dinasti Beserta Contohnya
![Ramai Soal Politik Dinasti di Media Sosial, Berikut Pengertian Politik Dinasti Beserta Contohnya](https://radarpena.disway.id/upload/7a40544f2897139d91c86a2a3a7282c1.jpeg)
Selain itu, berkuasanya keluarga Atut karena mempunyai sumber kekayaan yang melimpah. Sehingga bisa membangun kekuasaan secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut.
Pada tahun 2020, Pilar Saga Ichsan maju sebagai Wali Kota Tangsel. Pilar merupakan anak dari Wali Kota Serang Ratu Tatu Chasanah.
BACA JUGA:
- Inilah Karir Politik Suella Braverman, Menteri Dalam Negeri Inggris yang Dipecat Usai Dianggap Pro Israel
- Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tertinggi Nasional, Gubernur Teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Pemilu
Sedangkan Ratu Tatu Chasanah merupakan adik dari eks-Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Tiga nama tersebut, menurut Winda, masih mempunyai hubungan darah alias masih satu keluarga.
Dengan modal kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Pilar. Ia berhasil menang dalam kontestasi Pilwalkot Tangsel 2020. Pilar bersama dengan Benyamin Davnie, berhasil meraup suara terbanyak, dengan raihan suara 40.9 persen.
Di tahun yang sama pula, Ratu Tatu Chasanah ibunya Pilar, juga maju dalam Pilkada tahun 2020. Ia berhasil mempertahankan kursi sebagai Wali Kota Serang untuk periode kedua.
Dinasti Atut tidak berhenti di situ, menantunya Ratu Atut Chosiyah juga maju dalam kontestasi Pilkada 2020. Menantunya tersebut bernama Tanto Earsono Arban, maju sebagai Calon Wakil Bupati Pandeglang berpasangan dengan Irna Narulita.
BACA JUGA:
- Amankan Kampanye Pemilu 2024, Polres Tulang Bawang Lampung Turunkan Puluhan Personel
- Jelang Pemilu 2024 , Polresta Bandar Lampung Rutin Patroli Sekala Besar
Dalam pencalonan menjadi Wakil Bupati, Tanto berhasil menang. Mengungguli suara dari kandidat lainnya. Tanto meraup 63,6 persen suara.
Menurut Winda, fenomena politik dinasti yang terjadi di Banten karena beberapa alasan. Pertama, karena macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah berkualitas.
Sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.
Kedua, karena masyarakat ingin menjaga kondisi status quo di daerahnya. Di mana menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekatnya.
Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah :
- Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
- Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
- Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
- Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI
Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.
Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan
Menurut Zulkieflimansyah, dampak negatif politik dinasti adalah sebagai berikut ;
- Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan.
Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. - Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas.
Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. - Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance).
Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme
Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: