Wali Kota Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK, Sekda Ema Sumarna: Ini Musibah

BANDUNG - Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi itu Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengaku prihatin Kota Bandung terkena musibah tersebut. Namun demikian roda pemerintahan Kota Bandung tetap berjalan. 

Ema mengaku mendapat kabar subuh tadi, banyak yang mengirim link berita terkait penangkapan OTT Yana Mulyana. 

Hari ini Ema langsung melakukan pengumpulam para asisten daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, serta para camat. 

"Pemkot Bandung sedang mendapatkan musibah luar biasa, saya mewakili birokrasi menyatakan rasa prihatin yang sangat mendalam yang secara pribadi dan kedinasan baru mengetahui tadi pagi pada pukul 04.00 wib," ujar Ema, Sabtu (15/3/2023).

Lanjut dia, pihaknya mencoba menguatkan sisi mental, sisi moral.

"Terlebih melekat dengan jabatan yang kami emban, saya inisiasi mengumpulkan staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, camat dan lainnya. Tadi pak Gubernur kesini dan kami berusaha semaksimal saling menguatkan jangan sampai kami aparatur pemerintah sampai down," tuturnya.

Pihaknya kata Ema tetap akan berkomitmen dengan apa yang sudah terjadi penyelangaran pemerintahan harus tetap berjalan dan yang paling utama pelayanan publik tidak boleh terganggu.

"Kemudian bahwa beberapa agenda tetap dijalankan Idul Fitri, arus mudik, arus datang, dan daya dukung kesehatan, keamanan bersama kepolisian serta pemberdayaan di masyarakat," ucapnya.

Disinggung siapa kedepan yang akan memimpin Kota Bandung, kata Ema pihaknya menyerahkan mekanisme dan aturan ke Kemendagri. 

Yana sendiri secara konstitusi, kata Ema berakhir pada tanggal 20 septembar 2023 sekitar 4 bulan atau 5 bulan.

Begitupun untuk menyediakan kuasa hukum, Pemkot kata Ema mekanismenya sedang berproses.

"Subtansi kejadiannya kami belum tahu persis, saya hanya dari data skunder media, tidak tahu dimana, baru tahu tadi pagi. Terakhir ketemu kemarin pelantikan mendampingi, sampai malam masih disini, lokasi pun tidak tahu saya belum ke kantornya, Belum ada aya komunikasi dengan KPK. Soal pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah saya tidak tahu, kemungkinan nanti diwakilkan," pungkasnya.

Sumber: