JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Salah satu alasannya karena proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menggunakan anggaran yang cukup besar alias sangat mahal.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus buka suara soal usulan Presiden Prabowo agar gubernur tak lagi dipilih oleh rakyat.
Ia mengatakan partainya tak terburu-buru menyikapi usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa partainya memiliki prinsip agar rakyat tetap memiliki kedaulatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung," kata Deddy, Minggu, 15 Desember 2024.
BACA JUGA:
Soal biaya mahal, lanjut Deddy, hal itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin melangkahi peraturan dan perundang-undangan.
"Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan, gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar, kan, begitu logikanya. Tetapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar," kata Deddy.
Meski demikian, Deddy menyampaikan PDIP akan menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.
"Tetapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," tegas Deddy.
Soal bagaimana menurunkan biaya Pilkada yang masih sangat mahal, menurut Deddy, ada cara untuk melakukan intervensi.
BACA JUGA:
"Pertanyaannya sekarang sebenarnya, seberapa jauh pemerintah betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir itu. Kalau partai itu membumi, mengakar, enggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tetapi kalau partai-partai tidak mengakar kepada rakyat, tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu," kata Deddy.
Meski demikian, lanjut Deddy, PDIP secara resmi akan menyampaikan pandangannya setelah ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.
"Kami akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu," jelas Deddy.