Radarpena.co.id,Jakarta - Pemerintah Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sedang mempertimbangkan perubahan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Informasi ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
"BLT adalah salah satu opsi yang akan diputuskan, kemungkinan besar mengarah ke sana," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 4 November 2024.
BACA JUGA:Kisruh Pengalihan Subsidi BBM Jadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Perhatikan Hal Ini
BACA JUGA:Pemerintah Bakal Alihkan Subsidi BBM ke BLT, Ekonom: Kebijakan Yang Beresiko Tinggi!
Kajian Lapangan
Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian di lapangan terkait rencana penyaluran subsidi listrik dan BBM melalui BLT. Kajian ini dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, dan PT PLN (Persero).
"Kami sedang melakukan kajian mendalam terkait subsidi listrik dan BBM, menunggu laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN. Hasil kajian ini akan diumumkan dalam waktu sekitar satu minggu," jelas Bahlil.
Tapi Menteri Bahlil belum menyebutkan besaran BLT yang akan menggantikan subsidi BBM dan listrik. Jadwal resmi pengumuman perubahan skema subsidi BBM dan listrik juga belum ditetapkan.
Dalam rapat terkait, hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Direktur Utama PLN. Namun, Sri Mulyani tidak ikut memberikan keterangan pers dan memilih meninggalkan lokasi setelah rapat usai.
BACA JUGA:Penyaluran BBM Subsidi Jadi Isu Strategis, BPH Migas Tegaskan Hal Ini ke Pertamina
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.
Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.
Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.