JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Jika melihat rekam jejak, pengamat politik Bagindo Togar menilai calon Bupati Muara Enim yang muncul saat ini belum memenuhi kriteria.
Masyarakat Muara Enim, menurut Bagindo, sudah cukup jengah dengan ketidakpastian kepemimpinan yang terjadi satu periode terakhir.
Sejumlah calon yang digadang maju saat ini dinilai tersandera kasus hukum yang berpotensi untuk membawa Muara Enim kembali terbenam seperti periode sebelumnya.
Mulai dari HNU, yang beberapa waktu lalu sempat dipanggil Kejati Sumsel dalam penyidikan kasus dugaan korupsi LRT Sumsel. Ada pula Ahmad Rizali yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim, sempat dilaporkan ke Kejagung oleh LSM DPD KPKN Sumsel melakukan penggelapan dalam jabatan Kepala Dinas Perdagangan Sumsel.
BACA JUGA:
- Pj Bupati Bogor Pastikan Rest Area Gunung Mas Puncak Layak Jadi Area Perdagangan
- Kunjungi Rumah Bupati Halmahera Utara, Mongol Stres Didemo Warga
Ada pula Shinta Paramitha, istri mantan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar yang didakwa korupsi karena menerima dana senilai USD 400 ribu sebagai fee alih fungsi lahan hutan produksi menjadi hutan tetap di Kabupaten Muara Enim Tahun 2014.
Selain istri Muzakir, ada pula istri mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang juga telah divonis bersalah atas kasus korupsi karena menerima suap dari pengusaha terkait proyek Dinas PUPR di Muara Enim pada 2019. Istrinya Sumarni digadang maju dalam Pilkada kedepan.
Oleh sebab itu, masyarakat disebutnya menginginkan sosok baru yang punya integritas. Secara tidak langsung juga, menurutnya, akan lebih baik jika Muara Enim dipimpin orang baru yang merupakan putra daerah.
"Karena isu putra daerah ini punya pengaruh besar bagi masyarakat Muara Enim dalam memilih. Tinggal program apa yang sudah mereka tawarkan, gagasan seperti apa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Termasuk bagaimana komunikasi mereka dengan berbagai tokoh masyarakat di daerah tersebut," jelas Bagindo.
BACA JUGA:
- Peringati HJB Ke-542, Pj Bupati Bogor Sampaikan Sejumlah Capaian Prestasi Kabupaten Bogor
- Lantik 120 Panwascam, Pesan Pj Bupati Bogor: Kawal Pilkada Agar Demokratis, Bermartabat dan Berintegritas
Di sisi lain, para calon yang akan maju di Pilkada Muara Enim kedepan juga dinilai punya kesempatan yang sama. Seperti diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muara Enim, Jon Dries kepada awak media, Selasa (11/6).
"Tingkat popularitas Bakal Calon Bupati (Bacabup) Muara Enim yang muncul saat ini belum ada yang menonjol. Angka survei mereka rata-rata masih dibawah 50 persen," katanya dilansir dari media lokal Sumsel.
PKS Muara Enim sendiri, kata Jon Dries, mempertimbangkan dua hal dalam mengusung kandidat calon Bupati di Pilbup Muara Enim, November mendatang. Yakni kepastian berlayar atau dapat tiket Pilbup Muara Enim dari partai lain dan memiliki peluang kemenangan besar.
Menurut Jon Dries, kondisi perolehan kursi pada Pileg lalu membuat seluruh parpol yang ada di parlemen tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Mereka harus berkoalisi untuk mencukupi 20 persen syarat ambang batas pengusungan calon.
"Artinya harus cukup 9 kursi dari total 45 kursi di DPRD Muara Enim," terangnya.