BOGOR, RADARPENA.CO.ID - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, mengungkapkan pasca pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK Kota Bogor dimulai secara serentak di Jawa Barat, Pos pengaduan masyarakat mulai masuk baik online atau offline ke Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Pria yang akrab disapa ASB ini mengungkapkan, aduan yang masuk dari masyarakat terkait PPDB Kota Bogor adalah sarana prasarana penunjang pada jaringan internet yang dianggap bermasalah.
"Jadi setelah minggu lalu kami membuka posko pengaduan PPDB Kota Bogor 2024, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya, server down dan website eror dan paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK" ungkap ASB.
ASB pun membeberkan bahwa para orang tua murid mengaku selama ini tidak pernah menerima sosialisasi proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sehingga para orang tua ini tidak mengetahui proses dan tahapan yang harus dilalui bilamana ada kendala dalam proses PPDB
"Keluhannya, hampir sama yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Seperti yang dilakukan, oleh Disdik Kota Bogor kepada Komite sekolah SD beberapa waktu lalu," jelas ASB.
Tentunya, ini menjadi catatan dan ASB menilai pola komunikasi yang kurang baik yang ditunjukan oleh KCD Wilayah 2 Bogor.
BACA JUGA:
- Catat! Cara, Syarat dan Jadwal Serta Link Pendaftaran PPDB Jawa Barat 2024
- PPDB Jabar 2024 Resmi Dibuka, Waspada Pratik Pungli, Lapor ke Sini Jika Ada Pungli
Karena, menurut ASB untuk pendidikan jenjang SMP pada PPDB tahun 2024 DPRD dan Dinas pendidikan Kota Bogor sudah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan proses dan tahapan PPDB. Hal itu ditunjukkan dengan diadakannya sosialisasi di gedung DPRD Kota Bogor, dimana Disdik Kota Bogor mengundang 208 komite sekolah dasar agar proses sosialisasi bisa berjalan dengan baik.
ASB mengingatkan pihak KCD agar membuka komunikasi dengan seluruh unsur forkopimda dan stakeholder dunia pendidikan agar proses PPDB tahun ini bisa berjalan lancar. Meski kewenangan ada di tingkat provinsi namun sekolah-sekolah tersebut berdomisili di Kota Bogor.
"memang, kewenangan untuk tingkat SMAdan SMK ada di provinsi. Tapi, bukan berarti tidak ada ruang komunikasi dengan Forkompinda yang ada dikota Bogor," tegas ASB.
BACA JUGA:
Dengan, maraknya aduan yang diterima oleh ASB, ia mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan komunikasi dengan pihak KCD Pendidikan Provinsi Jabar dan akan menyampaikan seluruh aduan yang sudah ia terima.
"Meski selama ini KCD sangat sulit untuk dihubungi dan diajak berkomunikasi. Kami akan tetap menyuarakan aduan dari para orang tua yang sudah masuk ke kami," pungkasnya.